PONTIANAK — Pemerintah Kota Singkawang kembali mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) senilai Rp70 miliar. Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Senin (27/4) di kantor PT SMI, Jakarta.

Pinjaman ini direncanakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Kota Singkawang, meliputi 33 ruas jalan, pembangunan empat unit jembatan, serta kegiatan pengawasan teknis. Proyek-proyek tersebut ditargetkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, mengatakan pembiayaan tersebut diperlukan untuk menutup kesenjangan pendanaan pembangunan yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi melalui APBD. “Masih ada gap pendanaan. Sementara kebutuhan pembangunan terus naik,” ujarnya. Ia menambahkan, sejumlah proyek strategis perlu segera direalisasikan agar tidak tertunda terlalu lama.

Sebelumnya, Pemkot Singkawang juga telah memperoleh pinjaman dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 dari PT SMI dengan nilai Rp200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, drainase, hingga revitalisasi fasilitas pendidikan.

Selain skema pinjaman, PT SMI turut menyalurkan program tanggung jawab sosial di Singkawang. Di antaranya bantuan untuk pengembangan sentra kuliner dan fasilitas olahraga, serta dukungan bagi pelatihan disabilitas.

Pengajuan pinjaman ini juga menjadi kelanjutan dari kegiatan bimbingan teknis pembiayaan kreatif dan optimalisasi aset daerah yang digelar pada pertengahan 2025, yang mendorong pemerintah daerah untuk mulai memanfaatkan alternatif pembiayaan di luar APBD.

Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat yang turut hadir dalam penandatanganan menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Singkawang yang dinilai berani dalam mengambil kebijakan pembiayaan untuk pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan.

Kanwil DJKN Kalbar juga menekankan bahwa pembiayaan melalui pinjaman untuk infrastruktur memiliki dampak berantai (multiplier effect), mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan kawasan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memantau pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman tersebut, khususnya agar pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat sesuai yang direncanakan.