Pontianak, April 2026 — Kinerja pengelolaan kekayaan negara di Kalimantan Barat pada Triwulan I 2026 menunjukkan capaian yang solid dan melampaui ekspektasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp9,6 miliar, atau 239 persen dari target triwulanan.

Capaian ini menegaskan bahwa optimalisasi aset negara terus menjadi pilar penting dalam mendukung pembiayaan negara dan pelayanan publik, meskipun terdapat dinamika penurunan secara bulanan akibat faktor musiman seperti libur Idulfitri. Bernadette Yuliasari Mulyatno, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, menegaskan “Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara di Kalimantan Barat semakin produktif dan mampu menjadi sumber penerimaan yang andal. Ini juga mencerminkan komitmen kami dalam memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial,”.

Produktivitas BMN Jadi Penopang Utama

Kontribusi terbesar PNBP berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang menyumbang sekitar 57 persen dari total penerimaan, dengan nilai mencapai lebih dari Rp5,4 miliar. Kinerja ini didorong oleh optimalisasi pemanfaatan aset, termasuk skema sewa, kerja sama pemanfaatan, serta pemindahtanganan BMN yang semakin produktif. Secara wilayah, kontribusi berasal dari KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan aset di tingkat operasional.

Kinerja Lelang dan Piutang Negara Tetap Terjaga

Dari sisi lelang, hingga Maret 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1,94 miliar atau 197 persen dari target, meskipun secara bulanan mengalami penyesuaian akibat hari libur nasional. Sementara itu, pengurusan piutang negara menunjukkan tren positif dengan capaian yang melampaui target, didukung oleh intensifikasi penagihan serta sinergi dengan kementerian/lembaga. “Kami tidak hanya fokus pada pencapaian angka, tetapi juga pada kualitas pengelolaan, mulai dari optimalisasi BMN, percepatan layanan lelang, hingga penguatan penagihan piutang negara. Semua ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Bernadette.

Nilai Aset Negara Tembus Rp96,5 Triliun

Dari sisi neraca aset, total nilai BMN di Kalimantan Barat hingga Maret 2026 mencapai Rp96,5 triliun, atau sekitar 1,4 persen dari total nasional. Aset ini didominasi oleh tanah serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang berperan strategis dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemanfaatan BMN sebagai underlying asset dalam pembiayaan melalui skema SBSN juga terus diperkuat, dengan nilai mencapai sekitar Rp8,4 triliun.

Hibah BMN Dorong Dampak Ekonomi dan Sosial

DJKN Kalbar juga mencatat pelaksanaan hibah BMN senilai Rp245,8 miliar kepada pemerintah daerah. Hibah ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer aset, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah. “Hibah BMN kami arahkan agar tidak sekadar memindahkan aset, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalbar, mulai dari peningkatan konektivitas hingga mendorong aktivitas ekonomi daerah,” jelas Bernadette.

Komitmen Optimalisasi Aset Negara

Ke depan, DJKN Kalimantan Barat akan terus mendorong optimalisasi aset negara melalui berbagai program strategis, termasuk pendampingan pengelolaan BMN, penguatan layanan lelang, serta peningkatan kualitas penilaian kekayaan negara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi aset negara sebagai sumber penerimaan sekaligus instrumen pembangunan yang berkelanjutan.