Pontianak — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat telah menyelesaikan kegiatan survei lapangan dalam rangka penilaian Bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama lima hari, pada 9 hingga 13 Maret 2026.

Tim penilai melakukan pengamatan dan pemeriksaan langsung terhadap dua lokasi bangunan SPPG yang berada di kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yakni di Desa Keliling Semulung, Kecamatan Embaloh Hilir, serta Desa Piasak Hulu, Kecamatan Selimbau.

Dalam pelaksanaan di lapangan, tim didampingi oleh Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kapuas Hulu yang memberikan informasi teknis terkait kondisi objek penilaian. Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati Kapuas Hulu selaku Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan hasil survei, seluruh bangunan yang dinilai merupakan fasilitas yang baru selesai dibangun. Secara umum, kondisi fisik bangunan dinyatakan sangat baik dan siap mendukung operasional pelayanan pemenuhan gizi di wilayah tersebut. Kegiatan penilaian ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Meski demikian, tim penilai memberikan catatan evaluatif untuk peningkatan pelaksanaan ke depan, khususnya terkait persiapan daftar komponen dan informasi yang akan dinilai agar proses pengumpulan data di lapangan dapat lebih optimal.

Dengan selesainya kegiatan ini, DJKN Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memastikan optimalisasi pemanfaatan aset negara guna mendukung program strategis pemerintah, termasuk peningkatan kualitas gizi masyarakat di wilayah 3T.