Pontianak — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 dengan tema “DJKN Optimalkan Layanan Lelang Hak Menikmati” pada Rabu (27/8) di Aula Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya Forum Konsultasi Publik sebagai wadah komunikasi dua arah antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. “Forum ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi ruang bagi kita untuk mendengar masukan, kritik, dan ide konstruktif demi peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang lelang,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah lelang hak menikmati, sebuah model lelang yang memberikan hak pemanfaatan suatu aset dalam jangka waktu tertentu tanpa berpindah kepemilikan. Mekanisme ini dinilai memiliki potensi besar, baik dalam mengoptimalkan aset negara maupun membuka peluang usaha bagi masyarakat. Meski demikian, tantangan terkait kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. “Integritas adalah fondasi dari setiap layanan publik. Lelang hanya akan bermanfaat bila dijalankan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kejujuran,” tegas Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam pesannya kepada seluruh peserta.

Agenda selanjutnya menghadirkan narasumber Kepala KPKNL Singkawang, Andri Dwinanto, yang memaparkan materi Lelang Hak Menikmati dengan dimoderatori oleh Kepala Seksi Bimbingan Lelang I, Rocky Rovelino. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur peserta, mulai dari stakeholder, akademisi, pengguna layanan, media massa, hingga organisasi profesi Perkumpulan Pejabat Lelang Negara (PPLN). Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam masukan yang disampaikan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan lelang, perlindungan hukum, dan penguatan integritas.

Sebagai penutup, hasil diskusi dirumuskan dalam berita acara yang ditandatangani bersama perwakilan peserta forum. Dokumen tersebut memuat rekomendasi untuk penguatan layanan lelang ke depan, khususnya dalam mendorong implementasi lelang hak menikmati secara lebih transparan dan akuntabel.

Dengan terlaksananya forum ini, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berharap layanan lelang dapat semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara di wilayah Kalimantan Barat.