Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan merupakan materi yang disampaikan dalam Pagi Dinamis pada Rabu (13/07). Pagi Dinamis yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Edward UP Nainggolan, Kepala Bidang KIHI Kristijanindyati Puspitasari  menyampaikan materi dimaksud kepada seluruh pejabat beserta staf di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Disampaikan mengenai latar belakang diperlukannya Kerangka Kerja Integritas (KKI) karena masih adanya penyimpangan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan baik fraud ataupun pelanggaran lain meskipun instrument penguatan integritas di Kemenkeu cukup lengkap, Instrumen penguatan integritas belum terintegrasi dan belum dapat diukur, Hasil SPI yang lebih rendah  di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Tujuan KKI secara Nasional mewujudkan kehidupan berbangsa yang bersih dari korupsidengan didukung nilai budaya yang berintegritas. Tujuan KKI di lingkup kementerian Keuangan untuk terwujudnya pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki cara pikir, cara kerja, sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas.

Definisi KKI yaitu kerangka (framework) yang sistematis dan komprehensif dalam rangka meningkatkan integritas dan mencegah korupsi, acuan bagi pimpinan dan pegawai dalam rangka membangun budaya integritas, sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, serta bukan merupakan sesuatu yang baru namun hanya mengintegrasikan seluruh komponen yang sudah ada.

Manfaat KKI yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pimpinan dan pegawai terkait program penguatan integritas, memetakan dengan jelas peran setiap pegawai/pejabat dalam membangun dan menegakan integritas, meningkatkan nilai integritas dan budaya sadar risiko bagi pejabat/pegawai dan organisasi.

Komitmen pimpinan sebagai role model sangat berperan dalam KKI dimana pimpinan harus memberikan teladan, evaluasi kebijakan dan memastikan tata kelola yang baik, internalisasi integritas, memiliki budaya malu, mengidentifikasi dan memitigasi benturan kepentingan, open minded, mendukung UKI, melaporkan dan menindak pelanggar integritas, mengembangkan perilaku pimpinan yang berbasis integritas.

Kristijanindyati Puspitasari menyampaikan untuk mengetahui siapakah diri kita dalam KKI serta bagaimana peran dan tanggung jawabnya masing-masing. KKI Kemenkeu dengan konsep model Tiga Lini (Three Lines Model) yaitu Lini Pertama (Pelaku Utama) adalah manajemen dan seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan, Lini kedua (Pendukung Lini Pertama) yaitu Unit Kepatuhan Internal (UKI) atau unit kerja yang melaksanakan fungsi KI, Lini ketiga (Asurans dan Konsultasi Objektif) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau SPI BLU. Lini pertama, Kedua dan Ketiga memiliki tugas masing-masing yang berbeda.

Di Lini Pertama, manajemen dan seluruh pegawai secara individu harus melakukan penguatan integritas dalam perilakunya sehari-hari, memetakan dan memitigasi risko dalam penyelesaian tugas dan fungsinya, menjadi contoh dalam penerapan integritas, berani melaporkan apabila terjadi penyimpangan. Pada Lini Kedua, UKI di unit masing-masing menjadi fasilitator sosialisasi, pejabat dan pegawai UKI harus menjadi contoh dan pemantauan penerapan integritas, menindaklanjuti apabila ada pengaduan, melakukan pemantauan dan reviu atas pelaksanaan pengendalian intern oleh lini pertama. Sedangkan Lini Ketiga, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan secara intens akan melakukan sosialisasi kepada pejabat Kemenkeu, CPNS, menjadi contoh serta melakukan kolaborasi dengan UKI untuk memantau penerapan integritas, melakukan audit investigasi, memberikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dan/atau perbaikan sistem operasional dan pengendalian intern.

Pentingnya mengetahui peran setiap pegawai Kementerian Keuangan sebagai Lini Pertama yang merupakan garda terdepan KKI, adalah modal utama Kementerian Keuangan mewujudkan birokrasi yang bersih, memiliki kinerja yang baik dan dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.