Pontianak (09/02), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk merupakan salah satu wilayah perbatasan Negara Indonesia-Malaysia yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 Maret 2017 yang selain sebagai pintu gerbang Indonesia juga merupakan sentra pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Untuk mendukung hal tersebut, dialog interaktif Bincang 56 mengambil tema “Upaya Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan PLBN Aruk dengan Pemanfaatan Aset Negara”. Sebagai pembicara dalam dialog yang disiarkan secara langsung oleh  TVRI Kalimantan Barat menghadirkan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan dan Kepala PLBN Aruk, Purwoto serta dipandu oleh penyiar TVRI Kalbar, Nurul Fitriani.

Edward menjelaskan bahwa PLBN Aruk merupakan barang milik Negara karena dibangun menggunakan dana APBN melalui Kementerian PUPR dan telah diserahkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam hal ini PLBN Aruk. Sebagai pengelola BMN, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkomitmen untuk mendorong agar BMN yang telah dibangun dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. “Kanwil DJKN Kalbar proaktif melakukan koordinasi dengan PLBN Aruk maupun Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka penyelesaian kendala yang ada maupun untuk pengembangan kawasan PLBN Aruk” kata Edward.

Kendala yang utama menurut Purwoto adalah adanya perbedaan kebijakan dari kedua Negara, Indonesia memperlakukan perdagangan dengan Malaysia sebagai perdagangan ekspor – impor sedangkan Malaysia memperlakukan sebagai perdagangan tradisional. Barang yang diekspor ke Malaysia tidak bisa langsung dikirim ke Malaysia melainkan harus dibongkar dulu dan dipindahkan menggunakan sarana transportasi dari Malaysia. Kondisi ini sangat mengganggu karena butuh biaya tinggi dan waktu yang lebih lama. Perbedaan kebijakan ini dapat diselesaikan melalui koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah Malaysia. 

“Dalam kondisi pandemi seperti saat ini lalu lintas barang maupun orang terhenti karena adanya kebijakan untuk menutup wilayah perbatasan. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi perekonomian di kawasan PLBN Aruk, banyak aktifitas ekonomi yang terhenti” kata Purwoto.

Edward juga menyampaikan bahwa Kabupaten Sambas mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan baik dari sektor pariwisata seperti Pantai Temajuk, sektor UMKM berupa batik sambas dan sektor pertanian misalnya jeruk sambas dan kelapa. Di Kabupaten Sambas produksi jeruk dan kelapa sangat melimpah, sehingga  perlu dikelola dengan baik dengan membangun pabrik pengolahan untuk mengolah barang mentah menjadi produk olahan yang tentu saja nilainya lebih baik.

Sesuai dengan Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran maka diharapkan PLBN Aruk selain memberikan pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan dan administrasi pengelolaan, juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Hal ini dipertegas dengan keluarnya Inpres No. 1 tahun 2021 yang memerintahkan kepada kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan ekonomi di tiga daerah perbatasan yang salah satu diantaranya adalah Aruk. Edward berharap dengan adanya inpres ini maka pembangunan ekonomi di Aruk bisa lebih cepat terwujud. “Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan berperan aktif dengan membina para pelaku usaha di wilayah PLBN Aruk dan juga mengundang investor untuk berinvestasi ke daerah perbatasan”, kata Edward.