Pontianak (11/09), Persertifikatan BMN pada satker merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat untuk mewujudkan misi DJKN yaitu mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum. Diwakili Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat, telah  dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian pensertifikatan Barang  Milik Negara pada satuan kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Nanga Pinoh, yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Barang Milik Negara yang disertifikatkan adalah landasan pacu (runway) dengan luas total tanah 246.330 m2, yang terletak di 3 (tiga) desa yaitu Desa Kenual, Desa Paal dan Desa Tanjung Niaga.  Rapat koordinasi dihadiri oleh Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh Rais Martanti, Kasi PKN III Bidang PKN dan Redita Oksadila, staf pada Bagian Umum. Hadir perwakilan dari UPBU Nanga Pinoh yaitu Yaya Lesmana dan dihadiri perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi yaitu  Reza Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan, didampingi  Anggara Apriyan Pradana  Kasubsie Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, serta  Kepala Subbag Tata Usaha,  Anggun Mahirinna

Pensertifikatan Barang Milik Negara tersebut dilakukan dalam rangka Pengamanan  Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Fasilitasi dan koordinasi dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat, untuk mendorong percepatan proses sertifikasi atas BMN dimaksud dapat berjalan dengan lancar, pada bulan Oktober 2020 dan telah sampai pada tahap pengukuran. Diharapkan pada awal tahun 2021 sertifikat tersebut sudah dapat diterbitkan.

Diharapkan dengan berhasilnya program sertifikasi tanah BMN pada UPBU Nanga Pinoh dapat menjadi contoh dan trigger bagi bandara lain di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mensertifikatkan tanahnya.