Indonesia merupakan salah satu lokasi dengan konsentrasi karbon tertinggi di dunia, dan salah satu area penyerap karbon utama adalah kawasan gambut. Bagi para peneliti, gambut Indonesia merupakan contoh ideal dari ekosistem hutan tropis yang kaya dan kompleks, ditandai dengan keanekaragaman vegetasi, lapisan tanah gambut yang tebal, serta keberadaan air rawa yang secara integral terhubung dengan ekosistem hutan. Interaksi antara elemen-elemen ini membentuk ekosistem hutan rawa gambut yang unik, dengan kemampuan luar biasa dalam menyerap dan menyimpan karbon. Dengan karakteristik ekologis tersebut, ekosistem gambut di Indonesia memainkan peran vital dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan berkontribusi secara signifikan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, menjadikannya aset penting dalam upaya global menjaga keseimbangan lingkungan. 

Menurut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 13,34 juta hektare. Berdasarkan penelitian dari University of Leeds, ekosistem gambut ini mampu menyimpan sekitar 57 miliar ton karbon, yang merupakan sekitar 55?ri total karbon yang tersimpan di lahan gambut tropis dunia. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat kawasan gambut seluas 2,79 juta hektare, yang setara dengan 20?ri total luas lahan gambut di Indonesia. Ini menunjukkan potensi besar Kalimantan Barat dalam berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global.

Gambut terbentuk dari proses pembusukan sisa-sisa tanaman mati seperti daun, ranting, dan akar di lingkungan minim oksigen atau anaerob. Kondisi ini biasanya terjadi di lahan basah seperti rawa-rawa, di mana air menggenang dan mencegah masuknya oksigen. Akibatnya, proses penguraian bahan organik berlangsung lambat. Selama ribuan tahun, bahan organik yang terurai sebagian ini terus menumpuk, membentuk lapisan gambut yang tebal. Lapisan gambut ini memiliki kandungan air yang tinggi dan mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, menjadikannya penyimpan karbon alami yang penting bagi ekosistem.

Meskipun lahan gambut memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap dan menyimpan air, lahan gambut menjadi sangat rentan terhadap kebakaran ketika mengering, terutama karena gambut berasal dari endapan dekomposisi material organik. Di Kalimantan Barat, dengan iklim tropisnya, kekeringan di musim kemarau dapat memicu kebakaran lahan gambut. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan ekosistem lokal tetapi juga melepaskan sejumlah besar karbon ke atmosfer dalam waktu singkat, yang berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Kebakaran gambut sangat sulit dipadamkan karena api dapat menyala jauh di dalam lapisan gambut dan menyebar di bawah permukaan tanah, yang dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian dan kelembaban lahan gambut untuk mencegah pelepasan karbon yang signifikan, yang pada akhirnya akan memperburuk efek perubahan iklim.

Pentingnya Inventarisasi Neraca SDA Lahan Gambut

Peran penting lahan gambut dalam penyerapan karbon membuatnya menjadi salah satu sumber daya alam yang perlu dijaga. Pengukuran yang berkelanjutan terhadap luas dan potensi karbon yang tersimpan di lahan gambut menjadi krusial. Melalui inventarisasi neraca sumber daya alam (SDA), pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh data yang akurat tentang nilai ekonomis lahan gambut, perubahan cadangan karbon dari waktu ke waktu, serta hubungan antara kekayaan alam dan pembangunan. Data ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengukuran potensi karbon di lahan gambut, termasuk di Kalimantan Barat, sangat penting untuk memahami seberapa besar karbon yang dapat diserap dan disimpan serta untuk merencanakan strategi mitigasi perubahan iklim yang efektif. Selain itu, pengukuran ini juga menjadi bagian dari upaya pemantauan dan pelaporan emisi karbon, yang merupakan komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris. Dengan demikian, inventarisasi neraca SDA lahan gambut tidak hanya penting untuk pelestarian ekosistem lokal, tetapi juga untuk mendukung tanggung jawab global dalam menghadapi perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia terus berupaya melengkapi pencatatan kekayaan negara, termasuk kekayaan berupa sumber daya alam (SDA). Langkah ini menjadi prioritas dalam memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab atas SDA negara. Salah satu inisiatif penting dalam pencatatan kekayaan SDA diambil oleh Kementerian Keuangan, melalui Inisiatif Strategis yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Inisiatif selanjutnya turut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari proyek unggulan untuk memperkuat sistem penilaian SDA, menjadikan penilaian tersebut sebagai salah satu agenda strategis tahunan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran penting sebagai instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan, dengan salah satu tugas dan fungsi utamanya dalam penilaian kekayaan negara, termasuk SDA. Proses penilaian ini dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) yang memiliki keahlian khusus dalam menilai aset dan kekayaan negara. Penilaian yang akurat dan sistematis sangat penting, tidak hanya untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Kompetensi PFPP dalam menilai SDA memastikan bahwa nilai ekonomis dari kekayaan ini tercatat dengan tepat, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah.

Pencatatan yang komprehensif dan akurat atas kekayaan SDA memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah. Inventarisasi SDA dan penyusunan neraca kekayaan negara bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Kerja sama antara DJKN dengan instansi lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik, dan lembaga penelitian sangat diperlukan. Sinergi ini akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap dan valid, serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama lintas instansi yang kuat, inventarisasi dan pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga Indonesia mampu menjaga dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masa depan.