Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Artikel Kanwil DJKN Kalimantan Barat
Pajak Untuk Pendidikan dan Kesehatan, Pengeluaran atau Investasi?

Pajak Untuk Pendidikan dan Kesehatan, Pengeluaran atau Investasi?

Thaus Sugihilmi Arya Putra
Selasa, 04 Juni 2024 |   2140 kali

Pajak Untuk Pendidikan dan Kesehatan, Pengeluaran atau Investasi?

 

Kita semua tentu pernah berpikir dan bermimpi untuk menikmati layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang gratis serta disediakan secara penuh oleh pemerintah. Tidak hanya gratis, tetapi juga memberikan kualitas dan pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa nyaman menikmatinya. Namun, pernahkah kita berpikir, jika semua layanan tersebut disediakan oleh pemerintah secara gratis kepada masyarakat, maka siapa yang akan membayar?. Tentu harus ada pihak yang membayar untuk layanan pendidikan dan kesehatan tersebut, yang dalam hal ini adalah pemerintah agar masyarakat dapat menikmatinya secara gratis. Namun, hal ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya, dari mana pemerintah mendapatkan dana agar dapat membiayai layanan pendidikan dan kesehatan yang bebas biaya dan berkualitas?. Disinilah pajak berperan sebagai instrumen penting yang menjadi modal bagi pemerintah agar dapat menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan tanpa membebankan biaya kepada masyarakat.

Mari kita buat sebuah ilustrasi agar lebih mudah memahami mengapa pajak sangat penting dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Kita ibaratkan sebuah negara seperti organisasi lingkup kecil yang hampir semua dari kita pernah atau sedang menjadi bagian di dalamnya yaitu Rukun Tetangga (RT). Sebuah RT ingin mengadakan layanan pengambilan sampah dan pembersihan komplek yang diberikan secara gratis tanpa membebankan biaya kepada warga setiap kali layanan tersebut diberikan. Tentunya pengurus RT memerlukan dana agar dapat merealisasikan program ini, maka diberlakukan sebuah iuran tetap setiap bulan dari seluruh warga yang nantinya akan dikumpulkan dan dikelola untuk perawatan komplek dan pemberian layanan lain tanpa membebankan biaya tambahan. Mungkin sebagian dari kita akan berargumen bahwa kalau begitu layanan yang diberikan sama saja tidak gratis karena masih ada iuran yang harus dibayar. Namun, justru dengan adanya iuran ini, warga komplek dapat menikmati berbagai layanan bebas biaya yang pasti akan lebih mahal jika setiap warga harus membayar secara individual setiap kali menginginkan layanan tersebut.

Ilustrasi tadi adalah sebuah simplifikasi dari betapa pentingnya fungsi pajak dalam menunjang penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan bebas biaya yang berkualitas. Jika dalam ilustrasi tadi iuran tetap kita ibaratkan seperti pajak, maka tampak bahwa pajak memiliki peran besar dalam mendanai program dan layanan pemerintah terutama agar dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat ataupun jika masih ada biaya, maka biaya tersebut sudah tidak signifikan karena sebagian besar sudah ditanggung oleh pemerintah. Faktanya, pajak dalam lingkup negara kita justru jauh lebih adil daripada iuran tetap yang sama rata bagi setiap warga dalam ilustrasi tadi, karena masyarakat dengan penghasilan besar akan membayar pajak yang lebih besar sementara masyarakat dengan penghasilan kecil akan membayar lebih kecil.

Sebagian besar masyarakat kita masih memiliki pola pikir yang menganggap pajak sebagai pengeluaran yang memberatkan. Padahal, melalui pengelolaan perpajakan yang baik dan profesional, pajak sebenarnya bukanlah beban pengeluaran melainkan sebuah investasi karena nantinya akan ada timbal balik layanan yang akan diterima oleh masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Memang manfaat yang diterima tidak dalam bentuk uang seperti kebanyakan bentuk investasi yang kita tahu. Selain itu, manfaat tersebut juga tidak langsung kita rasakan di saat kita membayar pajak. Namun, dalam jangka panjang, uang pajak yang kita bayarkan nantinya akan dikelola dan digunakan oleh penyelenggara negara untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok desa, menyiapkan tenaga medis dan pendidik yang profesional serta memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu agar semua dapat merasakan layanan pendidikan dan kesehatan yang baik.

Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah hak semua warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menyediakan layanan tersebut kepada masyarakat. Namun, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga harus berperan melalui kesadaran dalam membayar pajak dengan jujur dan taat. Hal ini menjadi krusial karena melalui pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan yang manfaatnya juga nanti akan kembali kepada masyarakat yang membayar pajak. Semua hal itu harus dimulai dari perubahan pola pikir yang menganggap pajak sebagai pengeluaran menjadi pajak sebagai investasi.

 

(Ditulis oleh: Fortunatus Okta Yubeliem/Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat)

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Floating Icon