Tak terasa kita sudah memasuki penghujung triwulan IV tahun 2023. Di tahun sebelumnya, pernah diprediksi bahwa dunia akan mengalami penurunan ekonomi yang massif. Beberapa faktor dominan yang diduga sebagai sumber penyebab menurunnya angka pertumbuhan ekonomi global pun telah diutarakan baik oleh pakar ekonomi maupun pajabat publik. Alhamdulillah, penuh rasa syukur, kondisi perekonomian Indonesia tetap terjaga positif.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan III-2023 tumbuh positif dan tetap terjaga sebesar 4,9 persen (yoy). Lebih lanjut, secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diprakirakan berada di atas 5 persen. Optimisme tersebut didukung oleh kuatnya konsumsi masyarakat, percepatan belanja Pemerintah, dan pemilihan umum yang diperkirakan mendorong sisi konsumsi. Laju inflasi di Indonesia juga relatif terkendali. Pada bulan Oktober 2023, laju inflasi berada pada level 2,56 persen (yoy), atau masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap data perekonomian secara global dan nasional, dapat disimpulkan bahwa perekonomian di beberapa negara menunjukan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Namun sebagian besar menunjukkan pelemahan. Pelemahan perekonomian ini diakibatkan beberapa faktor, yaitu : Satu, Kenaikan harga pangan yang disebabkan berkurangnya produksi pangan di beberapa dunia akibat El Nino; Dua. Harga energi meningkat dan terjadinya krisis energi di beberapa negara. Penyebabnya masih berlangsungnya perang antara Rusia dan Ukraina dan memanasnya geopolitik di Timur Tengah; Tiga, Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan periode minggu terakhir bulan Oktober 2023, beberapa Bank Sentral di dunia menjaga suku bunga tetap tinggi misalkan di The Fed kembali menahan kenaikan suku bunga di tingkat 5,50 persen dan Bank sentral Inggris (BoE) menahan kenaikan suku bunga di tingkat 5,25 persen.

Keputusan menaikan suku bunga diambil berdasarkan kondisi resilien pada pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja di negara tersebut. Hal ini berdampak pada turunnya kurs mata uang negara-negara terhadap mata uang dollar Amerika. Tak terkecuali rupiah juga mengalami tekanan; Keempat, Inflasi meningkat akibat krisis energi dan berkurangnya suplai kebutuhan pangan; Kelima, Pengetatan moneter di negara maju diperkirakan akan berlangsung lama, hal ini menyebabkan negara maju mengurangi impor komoditi dari negara lain khususnya negara berkembang;

Lalu bagaimana dampak keadaan tersebut dengan perekonomian di Indonesia? Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BKF Kementerian Keuangan, laju inflasi di Indonesia relatif terkendali. Pada bulan Oktober 2023, laju inflasi berada pada level 2,56 persen (yoy), atau masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Angka tersebut didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga dengan baik. Berhasilnya Indonesia menjaga inflasi dalam level sasaran tak terlepas dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Melalui koordinasi  yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), laju inflasi diprakirakan akan berada pada kisaran 3,0±1 persen pada tahun 2023 dan 2,5±1 persen pada tahun 2024.

Terjaganya angka inflasi karena solidnya kinerja ekonomi Indonesia yang didukung kebijakan fiskal. Peran APBN sebagai shock absorber berhasil menjaga perekonomian domestik dari berbagai faktor risiko. Kinerja APBN yang solid juga didukung oleh kebijakan moneter yang kredibel. Bank Indonesia (BI) terus melakukan langkah-langkah antisipatif dan responsif di tengah tingginya risiko perekonomian global. Salah satu contohnya, pada akhir Oktober 2023, BI menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen sebagai respon terhadap kebijakan higher for longer di berbagai kawasan. Respon kebijakan yang sinergi juga diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Berbagai langkah kebijakan di sektor industri jasa keuangan dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri.

Perekonomian Indonesia yang positif dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik periode sampai dengan bulan Agustus 2023 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Perekonomian Indonesia hingga pertengahan kuartal III terpantau tetap terjaga, didukung oleh capaian positif dari berbagai indikator perekonomian. Hingga akhir bulan Agustus 2023, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan surplus yang berlanjut hingga memasuki bulan ke-40 serta mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Nilai ekspor pada bulan Agustus tercatat sebesar USD22,00 miliar, meningkat secara bulanan sebesar 5,47 persen (mtm) namun menurun signifikan sebesar 21,21 persen (yoy). Peningkatan nilai ekspor dipengaruhi oleh tumbuhnya seluruh sektor, tertinggi dialami oleh sektor pertambangan lainnya sebesar 15,37 persen (mtm).

Di sisi lain, nilai impor pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar USD18,88 miliar, terpantau menurun secara bulanan dan tahunan dengan capaian masing-masing sebesar 3,53 persen (mtm) dan 14,77 persen (yoy). Penurunan nilai impor disebabkan oleh turunnya impor minyak mentah sebesar 46,46 persen (mtm). Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2023 tercatat mengalami surplus USD3,12 miliar atau secara keseluruhan mencatat surplus USD24,34 miliar. Surplus tersebut diperkirakan berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penulis hanya menganalisis alasan Bank Indonesia menaikan suku bunga acuan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen yang bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terganggu, yaitu: Pertama, menjaga kurs mata uang rupiah  dalam tekanan di tengah pengetatan moneter AS dan meningkatnya risiko geopolitik yang terus menguat. Penguatan dolar Amerika Serikat yang menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang negara, termasuk nilai tukar Rupiah. Sebagai contoh Yen Jepang melemah 12,44 persen, dolar Australia 6,61 persen, dan Euro 1,4 persen; Kedua, agar para investor di Indonesia tidak membawa keluar investasinya. Para investor menghindari risiko dan lebih memilih investasi aman di tengah pengetatan moneter di negara-negara maju dan ketegangan di Timur Tengah; Ketiga, membantu mengecilkan selisih bunga atau imbal hasil dari surat utang Amerika Serikat dan aset keuangan lainnya.

Namun kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu: Satu, menaikkan suku bunga kredit untuk menanggung beban cost of fund yang terlalu tinggi; Dua, menurunnya minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit di bank; Tiga, Menggerus daya beli masyarakat sehingga menyebabkan beban bisnis bertambah.

Dari dampak negatif yang kemungkinan timbul akibat kebijakan Bank Indonesia yang menaikan suku bunga acuan, maka penulis memberikan pendapat sebagai berikut: satu, kenaikan suku bunga tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. Karena itu, diminta  pemerintah mendorong neraca perdagangan Indonesia atau ekspor Indonesia tidak menurun dengan membuat kebijakan pemberian stimulus dan kemudahan para pengusaha dalam melaksanakan ekspor produknya; kedua, suku bunga yang tinggi mengakibatkan turunnya angka penjualan properti. Hal ini disebabkan masyarakat enggan untuk mengambil kredit properti dengan suku bunga yang tinggi. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa subsidi rumah rakyat agar harganya terjangkau. Subsidi yang mengikuti kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia; ketiga, laju kredit perbankan juga bisa mengalami penurunan karena kenaikan suku bunga. Hal ini dapat berakibat pada penurunan belanja masyarakat yang juga dapat berdampak pada ekonomi. Untuk itu, pemerintah agar mendorong belanja masyarakat dan belanja pemerintah tetap tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif yang berkisar pada angka 4,5 persen hingga 5,3 persen pada 2023.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga Bank Indonesia (BI) terus melakukan langkah-langkah antisipatif dan responsif di tengah tingginya risiko perekonomian global. Dan berharap para pembuat kebijakan fiskal dan moneter bisa bersinergi secara baik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh positif.

(Ditulis oleh : Agus Rodani/ Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat)

(Direview oleh: Arya Putra/ Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)