Beberapa hari lagi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-78. Suatu usia yang tidak muda lagi bagi manusia. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan warga negara dalam menggapai cita-cita para pahlawan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama sekitar 350 tahun dibawah penjajahan Belanda dan 3,5 tahun dibawah penjajahan Jepang. Berkat pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan para pahlawan, Indonesia keluar dari cengkraman penjajah menuju pintu gerbang kemerdekaan.

Setelah lepas dari penjajah dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pekerjaan berat pemerintah selanjutnya adalah bagaimana membuat program kerja untuk mengisi kemerdekaan. Cita-cita pahlawan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 untuk masyarakat sejahtera secara adil dan merata harus terwujud.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pemerintah Indonesia belum fokus membangun perekonomian nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Indonesia mengalami sistem pemerintahan yang berubah-ubah dari sistem presidensil ke sistem parlementer dan kembali lagi ke sistem presidensil setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden. Selain itu, Kerajaan Belanda kembali ingin menancapkan penjajahan di Bumi Indonesia.  Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan cara membonceng tentara sekutu yang melucuti persenjataan tentara Jepang. Belanda beberapa kali melaksanakan agresi yang menyebabkan pertumpahan darah kembali. Banyak pahlawan yang gugur saat itu untuk mempertahankan status kemerdekaan Indonesia. Barulah setelah beberapa kali perundingan dilaksanakan, dan terakhir Konferensi Meja Bundar di DenHaag-Belanda tahun 1949, Kerajaaan Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan kemerdekaaan Indonesia.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden merupakan tonggak kembalinya Pemerintah Indonesia kepada Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah beberapa kali mengalami revisi agar tetap bisa selaras dengan perubahan yang terjadi baik secara nasional, regional dan internasional. Pemerintah mulai menyusun program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lambat laun mulai terlihat dampak pembangunan seperti infrastuktur dan fasilitas umum secara massif dilaksanakan untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian dan iklim berusaha di Indonesia.

Untuk menggambarkan pencapaian tingkat kesejahteraan, penulis menyajikan data beberapa faktor. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi Covid 19 di tahun 2019 cukup tinggi yakni di atas 5 persen, dan sempat mengalami penurunan drastis di angka 2,97 persen saat pandemi Covid 19 di tahun 2020. Setelah pandemi dapat diatasi sekitar tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Di akhir triwulan I tahun 2023, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,03 persen.

Berikut beberapa parameter yang penulis sajikan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan Rakyat Indonesia berdasarkan data BPS, Pertama, resiliensi perekonomian nasional yang terus terjaga menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan menuju level prapandemi dan tren surplus neraca perdagangan yang masih berlanjut. Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan di angka 9,36 persen per Maret 2023 dibandingkan di bulan September 2022 di angka 9,57 persen. Angka ini lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen.[1]

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali. Selain itu, penyaluran bansos Triwulan I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.

Pada Maret 2023, Pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi.[2]

Kedua, Ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah berbagai risiko global saat ini. Hal tersebut tercermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I tahun 2023 yang membukukan surplus sebesar USD6,5 miliar, meningkat dibandingkan surplus kuartal IV tahun 2022 sebesar USD4,7 miliar. Surplus transaksi berjalan yang terus berlanjut dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial menjadi penopang kinerja NPI di kuartal ini. Surplus ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia yang tetap terjaga di tengah kondisi global yang masih menghadapi tekanan. Reformasi struktural untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri terbukti berdampak positif bagi kinerja perekonomian nasional termasuk neraca pembayaran Indonesia.[3]

Ketiga, Sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten ekspansif selama 22 bulan berturut-turut di bulan Juni 2023 dan menguat ke level 52,5 dari sebelumnya per Mei diangka 50,3. Penguatan ini didorong oleh tingkat permintaan yang masih resilien serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja. Di Kawasan ASEAN, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perkembangan yang beragam. Thailand dan Myanmar tercatat ekspansif di bulan Juni yaitu masing-masing di level 53,2 dan 50,4. Sementara, Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,7 dan 46,2. Peningkatan PMI manufaktur nasional di bulan Juni ini menunjukkan sentimen pelaku usaha masih cukup optimis, meskipun harus dihadapkan dengan dinamika perlambatan ekonomi dunia saat ini. Kondisi ini perlu terus dijaga untuk menopang keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dalam jangka pendek.

Keempat, Perkembangan positif lainnya dari perekonomian domestik adalah berlanjutnya tren penurunan inflasi hingga akhir semester I 2023. Inflasi bulan Juni 2023 tercatat 3,5 persen (yoy), menurun dari bulan Mei (4,0 persen yoy). Semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi, 9,2 persen (yoy).

Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) juga terkendali. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan. Peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia berdampak signifikan pada penurunan inflasi volatile food hingga mencapai 1,2 persen (yoy) pada Juni 2023. Ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak tekanan inflasi pangan yang terjadi pada bulan Juli 2022 di level 11,5 persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti daging dan telur ayam mengalami peningkatan harga akibat kenaikan permintaan seiring perayaan Idul adha serta kenaikan harga pakan dan bibit ayam. Ke depan, Pemerintah akan terus mewaspadai potensi risiko El Nino pada inflasi pangan, di antaranya melalui program edukasi ke petani terkait strategi tanam dan mendorong optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan air untuk meminimalkan risiko gagal panen.

Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0 persen di akhir 2023. “Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga.[4]

Dari empat indikator di atas yang penulis dapatkan dari data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, penulis mengambil pandangan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat telah berhasil. Pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan rakyat secara nasional, walaupun memang ada di beberapa daerah/ provinsi yang meningkat jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS per tanggal 17 Juli 2023 terkait profil kemiskinan di Indonesia beberapa provinsi yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.[5] Hal ini perlu untuk dievaluasi dan dibenahi agar kemiskinan berkurang secara merata di seluruh Indonesia.

Perlu untuk mengevaluasi apakah program penguatan daya beli masyarakat seperti pemberian bansos, program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako sudah tepat sasaran. Hendaknya pemerintah menggulirkan alternatif program lainnya yang lebih bisa mendongkrak kekuatan ekonomi masyarakat secara jangka panjang bukan sementara waktu.

Dari sektor industri dan manufaktur berdasarkan data di atas, tetap berjalan dengan baik dimana tingkat permintaan komoditi lokal cukup banyak, baik itu yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Hal ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal guna mengurangi angka pengangguran. Pemerintah perlu untuk memberikan stimulus bagi pengusaha manufaktur lokal agar bisa bersaing dengan komoditas global. Pemberian bunga ringan, peningkatan kapasitas pengusaha, ruang pamer dan bazar, publikasi dan promosi produk lokal go internasional melalui platform go global.

Dari tingkat inflasi pun kian menurun, harga pangan yang terjangkau. Rakyat memiliki daya beli yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tingginya angka inflasi dapat dipengaruhi oleh impor pangan yang disuplai dari luar negeri dengan harga tinggi. Perlu adanya kemandirian nasional dalam ketahanan dan penyediaan pangan. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki program yang memastikan para petani lokal bisa berproduksi secara maksimal. Misalkan pupuk yang tersedia sepanjang bercocok tanam dengan harga terjangkau. Pemerintah juga memastikan harga jual hasil pangan petani tetap tinggi agar petani untung dan sejahtera hidupnya. Ketersediaan pangan yang cukup dan berkurangnya impor pangan bisa menurunkan inflasi dan amannya volatile food di dalam negeri.

Dan akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah selalu berupaya agar rakyat mempunyai daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pengaruh luar negeri seperti panasnya suhu geopolitik turut mempengaruhi naiknya beberapa harga komoditas primer yang dibutuhkan rakyat. Intervensi pemerintah melalui penggunaan APBN sebagai shock absorber semata-mata agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan primernya seperti bahan bakar minyak, sembako (bahan pokok) dan lainnya.

Program-program selama ini yang sudah berjalan perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Selain pembukaan lapangan kerja baru sehubungan pembangunan industri tambang/perkebunan/pertanian/wisata dan lainnya untuk menampung tenaga kerja lokal, perlu membuat program baru agar masyarakat memiliki usaha atau mata pencarian sendiri yang mapan dalam jangka waktu yang panjang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Harapan penulis semoga dapat menjadi masukan guna peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata secara nasional di usia Negara Republik Indonesia yang ke-78.

Penulis : Agus Rodani

Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat