Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan mekanisme Crash Program, yang pelaksanaan teknisnya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Crash Program merupakan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penanggung Utang. Keringanan Utang yang diberikan berupa pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos/biaya lainnya.

Kebijakan Crash Program telah berjalan sejak tahun 2021, dengan latar belakang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah. Kebijakan ini diatur secara detail pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Sampai dengan tahun 2023, mekanisme Crash Program telah berhasil mencapai penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas sebanyak 6.888 BKPN dengan nilai outstanding Piutang Negara sebesar Rp380,5 miliar dan nilai setor Kas Negara sebesar Rp7,1 miliar. Persandingan Crash Program dari tahun 2021 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Crash Program tahun 2024 ditujukan kepada Penanggung Utang berupa perorangan atau badan hukum/badan usaha, yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan dengan sisa kewajiban sampai dengan sebesar Rp2 miliar, telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan diterbitkan Surat Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2023 untuk BKPN penyerahan tahun 2023, atau diterbitkan Surat Paksa dan merupakan Piutang Instansi Pemerintah yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 untuk BKPN penyerahan tahun 2024.

Melalui Crash Program, pemberian Keringanan Utang Pokok mencapai 35 persen dari sisa utang pokok untuk Piutang Negara yang didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan, untuk Piutang Negara yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan dapat memperoleh Keringanan Utang Pokok sebesar 60 persen. Selain itu, terdapat tambahan pemberian Keringanan Utang Pokok yang semakin besar untuk pelunasan yang dilakukan lebih cepat. Pelunasan sampai dengan Juni 2024, dapat memperoleh tambahan Keringanan Utang Pokok sebesar 40 persen, pelunasan pada Juli sampai dengan September sebesar 30 persen, pelunasan pada Oktober sampai dengan Desember sebesar 20 persen dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan. Dari beberapa jenis keringanan yang diberikan oleh Pemerintah, tergambarkan adanya Manfaat Crash Program untuk Pelunasan Utang yang Lebih Ringan bagi Penanggung Utang.

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan Keringanan Utang melalui mekanisme Crash Program, diharapkan dapat dirasakan secara optimal oleh Penanggung Utang dan meningkatkan partisipasi Penanggung Utang untuk menyelesaikan kewajibannya dengan nilai utang yang lebih ringan. Untuk itu, BKPN yang memenuhi syarat dan ketentuan Crash Program Keringanan Utang, dapat segera menyampaikan dokumen permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terdekat paling lambat tanggal 16 Desember 2024, “Lunas Hari Ini, Lega Sampai Nanti”.