Pada saat ini Negara-negara di Dunia sedang berada pada titik keterpurukan yang luar biasa. Wabah Covid-19 telah melumpuhkan hampir seluruh masyarakat dunia. Semua sektor kehidupan berdampak akibat pandemi covid-19 ini. Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan semua kegiatan harus dilakukan dirumah, termasuk bekerja dan belajar. Hal ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa. Hal tersebut berdampak pada praktek humas/ Public Relation (PR) termasuk praktek humas pemerintahan. Salah satu perubahan praktek humas di pemerintahan adalah masuknya media sosial sebagai salah satu media kehumasan yang penting sekaligus juga merupakan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi pada sesamanya.

Humas di Lembaga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjadi penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan Lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara Lembaga pemerintah dengan masyarakat luas. Dalam perannya sebagai jembatan penghubung, Humas Pemerintah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan, aktivitas dan capaian yang diraih oleh Lembaga hingga tanggapan Lembaga atas respon, aspirasi dan opini yang berkembang dimasyarakat terhadap Lembaga tersebut.

Menurut Caroline Forsey dari Hubspot, marketing atau pemasaran adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini, perlu dilakukan riset pasar, analisis, dan pencarian pelanggan yang ideal.

Public Relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Marketing Public Relations (MPR) sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen (nasabah) melalui komunikasi yang baik mengenai impresi dari perusahaan dan produk-produknya sesuai kebutuhan, keinginan, perhatian dan kesan dari konsumen.

Marketing Public Relations (MPR) penekanannya bukan pada selling (seperti kegiatan periklanan), namun pada pemberian informasi, pendidikan dan upaya peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu merek produk, Jasa, perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan agar lebih lama diingat oleh nasabah. Dengan tingkat komunikasi yang lebih intensif dan komprehensif bila dibandingkan dengan iklan, maka MPR merupakan suatu konsep yang lebih tinggi dari iklan yang biasa. MPR memberi penakanan pada aspek manajemen dari pemasaran dengan memperlihatkan kesejahteraan nasabah.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (Kotler and Keller, 2006 : p.553) ada 7 (tujuh) cara yang penting yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan Marketing Public Relations yaitu :

•      Publications (publikasi), Perusahaan mempercayakan perluasan produk berdasarkan dari publikasi materi untuk mempengaruhi dan menarik pembeli yang dituju. Yang termasuk didalamnya membuat laporan tahunan, brosur, artikel, Koran perusahaan, majalah dan materi audiovisual.

•      Identity Media (identitas media), Perusahaan perlu membuat identitas yang bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah. Misalnya: logo perusaahan, alat-alat tulis, brosur, tanda, formulir perusahaan, kartu nama, bangunan, seragam, dan peraturan pakaian.

•      Event (acara), Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru ataupun kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara khusus seperti wawancara, seminar, pameran, kompetisi, kontes, dan ulang tahun dari barang itu supaya dapat menjangkau masyarakat luas.

•      News (berita), Salah satu tugas utamanya Public Relations adalah untuk membuat ataupun menemukan acara yang sesuai dengan perusahaan, produknya, orang-orangnya atau pegawainya, dan membuat media tertarik untuk memuat berita press realize dan hadir dalam press conference (konfrensi pers).

•      Speeches (pidato), Semakin tinggi kebutuhan perusahaan untuk dapat menjawab setiap keperluan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari media atau memberikan pengarahan di asosiasi penjualan dan di meeting yang bertujuan untuk membicarakan soal penjualan dapat membangun citra perusahaan.

•      Public-Service Activities (Berperan serta dalam aktivitas sosial), Perusahaan bisa membangun image yang positif dengan cara menyumbang uang atau waktu dalam hal-hal yang positif.

•      Sponsorship (pensponsoran), Perusahaan bisa memasarkan barang mereka dengan mensponsori acara olah raga atau acara kebudayaan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaannya.

Penyebarluasan informasi kepada publik melalui media sosial, sekarang ini makin lazim dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Platform media sosial yang cukup banyak digunakan Lembaga pemerintah adalah Facebook, Instagram, Twitter dan Whatsapp. Selain itu, para pejabat publik juga seperti presiden, Menteri, gubernur, bupati/walikota atau anggota Lembaga legislative memiliki akun media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan publik.

Masyarakat juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan protes, usulan, saran atau keluhan melalui media sosial. Meski banyak juga warganet yang sekedar memberi komentar untuk apa yang di posting Lembaga pemerintah atau pejabat negara. Media sosial ini memungkinkan warga masyarakat dapat berbicara secara langsung dengan pejabat negara tanpa ada hambatan birokrasi atau hambatan protokoler untuk dapat berbicara secara langsung dengan pejabat negara.

Bila pejabat publik itu berkomunikasi langsung dengan publiknya, maka kegiatan humas pemerintah itu dilakukan langsung oleh pejabat publik yang bersangkutan. Bukan melalui staf humasnya. Ini merupakan fenomena baru dalam praktek humas pemerintah karena kegiatan kehumasannya dilakukan langsung oleh pejabat publiknya.

Pada sisi lain, instansi pemerintah juga sering menyebarkan informasi untuk menjelaskan bahwa informasi yang beredar atau viral ditengah masarakat itu tidak benar atau Hoax. Instansi Pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat membantah kebenaran satu informasi dan menyatakan bahwa informasi tersebut Hoax. Misalnya membantah mengenai beredarnya kabar akan dilaksanakan lelang melalui selebaran yang ternyata itu penipuan dan meluruskan bahwa lelang di DJKN hanya dapat dilakukan lelalui lelang.go.id.

Instansi pemerintah selain membantah kebenaran satu informasi dan menyatakan bahwa informasi tersebut Hoax, pemerintah dapat juga mengedukasikan kegiatan dan perannya melalui media sosial. Instansi pemerintah seperti DJKN dapat mengedukasi tata cara pelaksanaan lelang, pelunasan piutang negara, tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara. Selain itu DJKN dapat melaksanakan publikasi terkait lelang yang akan dilaksanakan di lelang.go.id melalui media sosial.

Saat ini Event/ Acara juga dapat dilakukan dengan biaya yang sangat murah, event online saat ini sudah sangat lumrah dan biasa dilakukan. Untuk mengenalkan TUSI atau informasi baru, kita bisa menggunakan webinar melalui aplikasi zoom.

Praktek Humas pemerintahan sekarang ini dihadapkan pada perubahan akibat teknologi digital khususnya yang diterapkan dalam berbagai platform media sosial. Memang penting memiliki kemampuan mengoperasikan media sosial untuk kepentingan kehumasan, namun jauh lebih penting adalah mengembangkan pemikiran baru untuk melakukan kegiatan kehumasan ditengah perkembangan media sosial.

Adapun kegiatan MPR yang dapat dilaksanakan untuk lebih mengenalkan KPKNL/DJKN kepada masyarakat adalah dengan memaksimalkan sosial media (dengan cara endorsmen keartis/ influencer, Kerjasama dengan youtuber), dan mengadakan event atau pameran (dah).

Sumber :

https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-marketing/#.Ycl46OgzaM8.

Abadi, Saka. 1994. Marketing Public Relations Upaya Memenangkan Persaingan. Jakarta: Lembaga Management Feui.

Kotler & Keller. (2006). Manajemen Pemasaran, Edisi 12 jilid 1, Terjemahan (Molan Benyamin). Indonesia: PT. Indeks