Pertumbuhan ekonomi Banten pada Triwulan I Tahun 2023 berbalik arah dari sebelumnya melambat pada Q4 2022 di angka 4.03% menjadi menguat tajam di angka 4,68%. Pertumbuhan ekonomi Banten Q1 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Banten Q1 2023 menguat lebih tajam jika dibandingkan provinsi lain.

Share terbesar PDRB Banten sampai dengan Q1 2023 masih tetap dari sektor Industri Pengolahan sebesar 30,22%. Pertumbuhan pada Q1 2023 ini memasuki fase ekspansi setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai meningkatnya permintaan domestik, permintaan ekspor dan perbaikan iklim usaha serta investasi di sektor ini.

Pertumbuhan ekonomi Banten didorong oleh peningkatan aktivitas di berbagai sektor utama, terutama sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,42 persen (y-on-y), tertinggi di antara semua sektor . Sektor ini mendapat dorongan dari peningkatan mobilitas masyarakat dan barang seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan perbaikan kondisi pandemi.

Dari sisi pengeluaran, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Banten adalah Total Net Ekspor yang tumbuh sebesar 19,19 persen (y-on-y). Komponen ini mencerminkan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri Banten yang didukung oleh permintaan global yang pulih dan daya saing produk lokal. Selain itu, komponen Konsumsi Rumah Tangga juga tumbuh positif sebesar 1,83 persen, menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan konsumen dan daya beli masyarakat.

Inflasi di Provinsi Banten pada bulan Juni 2023 terkendali di angka 3,15 persen secara tahun ke tahun, atau lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,5 persen . Inflasi bulanan di Banten sebesar 0,15 persen dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, seperti bensin, cabai merah, ketimun, dan daging ayam ras . Meskipun demikian, Banten masih termasuk provinsi dengan inflasi terendah di Pulau Jawa.

Indikator Kesejahteraan sosial di Banten berdasarkan data terakhir menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, Hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan persentase penduduk miskin, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan periode sebelumnya. Persentase penduduk miskin di Banten pada Bulan Maret 2023 sebesar 6,17 persen, menurun 0,07 persen poin dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin sebanyak 826,13 ribu orang, menurun 3,53 ribu orang dibandingkan September 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,368, menurun 0,009 poin dibandingkan September 2022. Gini Ratio di daerah perkotaan turun sebesar 0,009 poin menjadi 0,372, sementara Gini Ratio di daerah perdesaan naik sebesar 0,005 poin menjadi 0,356. Tingkat pengangguran terbuka di Banten pada Februari 2023 sebesar 7,97 persen, turun sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Februari 2022. Jumlah pengangguran sebanyak 486,35 ribu orang, turun sebanyak 17,9 ribu orang dibandingkan Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Banten pada Bulan Februari 2023 menempati peringkat pertama secara nasional, namun demikian angka TPT Banten menunjukkan tren yang selalu menurun sejak Agustus 2020.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Banten pada Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen dibandingkan Mei 2023, menjadi 103,55. Kenaikan NTP disebabkan oleh naiknya Indeks Harga Terima Petani (It) dan Indeks Harga Bayar Petani (Ib), yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani dari hasil penjualan produk pertanian mereka. Komoditas yang menjadi pemicu kenaikan It antara lain gabah, pisang, dan daging ayam ras, sedangkan komoditas yang menjadi pemicu kenaikan Ib antara lain ketimun, cabai rawit, dan daging ayam ras. Sementara itu Nilai Tukar Nelayan di banten pada Bulan Juni 2023 meningkat menjadi 98,27 walau masih di bawah angka 100.

Selanjutnya data pergerakan transportasi di Banten sebagian besar menunjukkan peningkatan. Terutama pada lalu lintas tol antara Merak dan Cikupa meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten meningkat dibandingkan bulan Mei 2023 maupun Bulan Juni 2022. Peningkatan signifikan penumpang pesawat di Bandara Soekarno Hatta sangat terlihat jika dilihat jumlah penumpang pesawat Internasionalnya. Sementara itu lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak menurun tajam pada bulan Juni 2023. Peningkatan lalu lintas tol dan penumpang pesawat menunjukkan peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat di masa liburan sekolah.

Berikutnya data penggunaan energi masyarakat Banten baik energi listrik maupun bahan bakar minyak menunjukkan grafil yang relatif stabil antar bulannya. Pemakaian listrik pada Tahun 2023 secara umum relatif meningkat jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Sementara itu dengan penggunaan BBM baik Bensin dan Solar relatif stabil.

Data realisasi APBN untuk lingkup wilayah Banten menunjukkan surplus sebesar Rp29,08 Triliun yang berasal dari selisih pendapatan negara di Banten sebesar Rp41,10 Triliun rupiah dan belanja negara di Banten sebesar Rp12,02 Triliun. Kinerja APBN s.d. 30 Juni 2023 baik dan kembali mencatat surplus, didukung Pendapatan Negara yang mencapai lebih dari 50 persen target, diiringi Belanja Negara yang terakselerasi

Pendapatan negara merupakan sumber pembiayaan APBN yang berasal dari pajak dan PNBP, mengalami sedikit kontraksi. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan PNBP melalui reformasi perpajakan, peningkatan pelayanan, dan penegakan hukum. Pada sisi lain, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat luas. Belanja negara difokuskan agar dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan APBN di Banten pada semester I Tahun 2023. Sampai dengan 30 Juni 2023, Realisasi belanja negara di Banten mencapai Rp12,02 triliun atau 46,50 persen dari pagu, tumbuh 1,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Banten sebesar Rp4,03 triliun atau 43,04 persen dari pagu, tumbuh 12,10 persen. Belanja K/L di Banten didominasi oleh pembayaran gaji pada Kementerian Agama dan pembayaran belanja barang pada Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Banten sebesar Rp7,99 triliun atau 48,47 persen dari pagu, mengalami kontraksi 2,73 persen. Belanja Transfer Ke Daerah di Banten didominasi oleh pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Realisasi belanja APBN secara nominal pada setiap jenis belanja K/L berdasarkan klasifikasi ekonomi baik itu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Peningkatan belanja barang lebih banyak disebabkan belanja pada KPU dan Kementerian PUPR.

Tahapan pemilu mendorong peningkatan realisasi belanja barang pada KPU. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Pencalonan DPD, Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Satker KPU di Banten, total anggaran Belanja Barang Rp230,88 miliar dengan realisasi yang Rp183,51 miliar atau setara 79,48 persen, yang Sebagian besar pada output Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

Satker di Kementerian PUPR khususnya pada output Prasarana Bidang Perumahan dengan realisasi nominal terbesar dengan Rp117,19 Miliar atau 45,29 persen.

Sementara itu belanja modal didukung realisasi belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat merupakan K/L dengan belanja modal terbesar dengan dua output realisasi terbesar secara nominal dengan dua output terbesarnya yaitu Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Rp105,26 miliar atau 55 persen dari pagunya) dan Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) Rp72,86 miliar atau 57 persen dari pagunya.

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, KPU, Kementerian Koperasi dan UKM, Bawaslu, Kemenkeu dan Mahkamah Agung adalah 5 K/L dengan persentase realisasi tertinggi. Mulai masuknya tahapan-tahapan pemilu mendorong KPU dan Bawaslu merealisasikan belanjanya dengan sangat tinggi.  Berdasarkan fungsi, Fungsi pendidikan merupakan fungsi dengan pagu anggaran dan realisasi tertinggi sampai dengan 30 Juni 2023. Dengan anggaran sebesar Rp2,3 Triliun dan terealisasi Rp970 miliar.

Alokasi Belanja Barang (52) apabila dilihat berdasarkan fungsi, paling besar dialokasikan pada fungsi Pendidikan sebesar Rp870,66 miliar. Hal itu ditujukan untuk mendukung operasional fungsi pendidikan dan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat di Banten. Sementara itu alokasi Belanja Bantuan Sosial (57) sebesar Rp16,67 miliar telah terserap sebesar 42,67%. Diantaranya digunakan untuk penyaluran bansos kepada 854 orang mahasiswa UIN SMH Banten.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Banten pada semester pertama tahun 2023 sedikit mengalami kontraksi sebesar 2,73 persen. Penyaluran TKD sebesar Rp7,99 triliun atau 48,47 persen dari total alokasi TKD 2023. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp8,21 triliun. Komponen TKD yang tumbuh signifikan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang naik 266,74 persen, disalurkan untuk tujuh pemerintah daerah. Dana Desa dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pertumbuhan sebesar 22,45 persen dan 20,36 persen. Sementara itu, komponen TKD yang mengalami penurunan adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang turun 26,28 persen karena hanya dua pemerintah daerah yang memperolehnya. DAK Nonfisik juga turun 9,39 persen, meskipun seluruh pemerintah daerah telah menyalurkannya sebesar 50 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penurunan sebesar 5,66 persen, salah satunya disebabkan oleh perubahan mekanisme penyaluran DAU pada tahun 2023.

Selanjutnya berikut resume dari penyaluran TKD di Banten, data-data yang menunjukkan realisasi pada masing-masing jenis penyaluran Transfer Ke Daerah.

Berikutnya berdasarkan pemerintah daerah, penyaluran TKD tertinggi adalah kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dengan persentase realisasi penyaluran sebesar 54,91