Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
AUDENSI KEPALA KANWIL DJKN BANTEN DENGAN GUBERNUR BANTEN SALAH SATUNYA BICARAKAN SITU PATRASANA
Budi Sulistyawan
Selasa, 01 Oktober 2019   |   329 kali

Kepala Kanwil DJKN Banten, Nuning Sri Rejeki Wulandari berkesempatan melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Kedatangan Kepala Kanwil DJKN Banten ini disambut ramah dan hangat oleh orang nomor satu di Provinsi Banten itu di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Banten. (30/09)

Adapun maksud kunjungan ini adalah sebagai silahturahmi dan perkenalan secara formal selaku Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten di Provinsi Banten. Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Kanwil DJP Banten, Kepala  Kanwil DJBC Banten, dan Kepala Kanwil DJPb Banten. Wahidin Halim mengapreasiasi terhadap kunjungan ini.

Secara panjang lebar, Nuning menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan seluruh tugas dan fungsi, wilayah kerja Kanwil DJKN Banten, mulai dari pengelolaan kekayaan negara meliputi penetapan status penggunaan, pemanfaatan sampai dengan penghapusan Barang Milik Negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJKN Banten dan Gurbernur Banten berkesempatan berbicara tentang aset-aset negara di wilayah Banten, salah satu topik pembicaraannya adalah pengoptimalan pengelolaan danau, waduk dan situ yang ada di Wilayah Banten yang belum diketahui optimal pengelolaannya. Wahidin Halim menyampaikan minat Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mengelola situ Patrasana yang terletak di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Kepala Kanwil DJKN Banten menyambut baik minat dari Pemprov Banten tersebut dan segera akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI-DJKN agar situ tersebut segera untuk dikerjasamakan dengan Pemprov Banten.

Selain berbincang tentang tugas dan fungsi DJKN, Gubernur Banten juga berdiskusi dengan perwakilan Kemenkeu lainnya antara lain dari Direktorat Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diskusi menjadi hangat dikarenakan saling bertukar pikiran tentang hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah terlebih di bidang keuangan negara antara lain di bidang perpajakan yaitu perlunya akurasi Nomor Pokok Wajib Pajak di wilayah Banten, dibidang perbendaharaan mengenai tingkat serapan anggaran Pemprov banten, dan bidang kepabeanan  yaitu mengenai penanganan bea dan pungutan di daerah Pelabuhan Merak.

Di akhir pertemuan, Gubernur Banten memberikan harapan dan saran kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan agar pertemuan ini ditindaklanjuti dengan membentuk Forum Kominikasi antara Pemrov Banten dengan perwakilan Kementerian Keuangan Peovinsi Banten agar dapat menjembatani antara kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pertemuan ini menguatkan sinergi dan kerjasama terkait fiskal dengan masing-masing Direktorat Jenderal dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini