BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama yang menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. APBN tidak sekadar menjadi dokumen yang mencatat penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan bernegara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, masyarakat sering kali memahami anggaran yang sehat sebagai anggaran yang pendapatannya harus lebih besar daripada pengeluarannya. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat apabila diterapkan pada pengelolaan APBN. Dalam kebijakan fiskal modern, pemerintah dapat secara sadar merancang anggaran dalam kondisi defisit, yaitu ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Kebijakan ini bukan selalu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengelola keuangan, melainkan dapat menjadi pilihan strategis untuk mempercepat pembangunan dan mendorong aktivitas ekonomi.

Perhatian publik terhadap persoalan ini kembali mengemuka setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa pada 9 Oktober 2026 bahwa pelaksanaan APBN sejak awal memang telah didesain untuk mengalami defisit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika realisasi defisit APBN sampai dengan akhir September 2026 mencapai Rp319 triliun atau sekitar 1,24% terhadap PDB.

Pernyataan tersebut sesungguhnya sejalan dengan desain APBN Tahun Anggaran 2026. Pemerintah bersama DPR telah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp689,1 triliun yang direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan anggaran. Defisit tersebut setara dengan 2,68?ri PDB.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang memilih untuk membelanjakan anggaran lebih besar daripada pendapatan yang dikumpulkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, subsidi, serta berbagai program prioritas pembangunan nasional.

Namun, kebijakan defisit juga memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Kekurangan anggaran harus ditutup melalui sumber pembiayaan, salah satunya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang pada masa mendatang.

Di tengah tantangan perekonomian global, fluktuasi nilai tukar, kebutuhan pembangunan yang semakin besar, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan defisit APBN menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mampu menyediakan pembiayaan pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebanding.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai defisit anggaran tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa defisit memang telah dirancang sejak awal. Hal yang lebih penting adalah menguji apakah desain tersebut telah disertai perencanaan pembiayaan yang sehat, belanja yang produktif, serta strategi peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji:

1.     Mengapa pemerintah sengaja merancang APBN dalam kondisi defisit dan bagaimana landasan hukum serta konsep ekonomi yang mendasarinya?

2.     Bagaimana desain defisit APBN digunakan sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional?

3.     Apa manfaat, risiko, dan konsekuensi kebijakan defisit terhadap keberlanjutan fiskal serta kemampuan keuangan negara pada masa mendatang?

4.     Bagaimana seharusnya pemerintah mengelola defisit agar pembiayaan yang dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?

BAB II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Konsep Defisit Anggaran

Defisit anggaran merupakan kondisi ketika jumlah belanja pemerintah dalam suatu periode lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama. Dalam konteks APBN, defisit terjadi ketika total belanja negara melebihi total pendapatan negara.

Secara sederhana, defisit anggaran dapat dirumuskan sebagai berikut:

Defisit Anggaran = Belanja Negara - Pendapatan Negara

Sebagai contoh, apabila pemerintah memperoleh pendapatan sebesar Rp100 triliun, tetapi mengeluarkan belanja sebesar Rp120 triliun, maka terdapat defisit sebesar Rp20 triliun.

Dalam kebijakan ekonomi, defisit anggaran merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy). Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi beban penerimaan tertentu untuk mendorong permintaan agregat, produksi, investasi, dan aktivitas perekonomian.

Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana dirumuskan dalam identitas pendapatan nasional:

Y = C + I + G + (X - M)

Keterangan:

Y: Produk Domestik Bruto.

C: Konsumsi rumah tangga.

I: Investasi.

G: Pengeluaran pemerintah.

X: Ekspor.

M: Impor.

Dalam persamaan tersebut, pengeluaran pemerintah (G) memiliki kontribusi langsung terhadap permintaan agregat. Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, maupun berbagai program pelayanan publik, aktivitas ekonomi dapat meningkat melalui permintaan terhadap barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dampak tersebut bahkan berpotensi berlanjut melalui efek pengganda (multiplier effect). Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja, material bangunan, transportasi, dan jasa konstruksi. Pendapatan yang diterima pekerja dan pelaku usaha kemudian dibelanjakan kembali sehingga mendorong aktivitas ekonomi di sektor lainnya.

Meskipun demikian, besarnya dampak pengganda sangat bergantung pada jenis belanja, kapasitas produksi dalam negeri, ketepatan sasaran, dan kondisi perekonomian. Belanja yang tidak produktif atau tidak tepat sasaran belum tentu memberikan dampak pertumbuhan yang optimal.

Dengan demikian, defisit anggaran bukanlah tujuan akhir kebijakan fiskal. Defisit merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar.

B. Desain Defisit Anggaran dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

1.     Defisit sebagai pilihan kebijakan fiskal yang direncanakan Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk menyusun APBN dalam kondisi defisit. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) mengatur bahwa apabila anggaran diperkirakan defisit, sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang APBN.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa defisit bukan sesuatu yang dilarang dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, defisit harus direncanakan dan disertai sumber pembiayaan yang jelas.

Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 juga ditegaskan batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB dan jumlah pinjaman maksimal 60% terhadap PDB. Batas tersebut menjadi salah satu instrumen disiplin fiskal untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Dengan demikian, pernyataan Menteri Keuangan bahwa APBN sejak awal dirancang defisit harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang telah melalui proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan bersama DPR.

2.     Potret desain dan realisasi defisit APBN 2026 Untuk memahami bagaimana defisit dirancang dan dilaksanakan, perlu dilihat postur APBN Tahun Anggaran 2026 serta realisasi anggarannya.

Berdasarkan data APBN 2026, pemerintah menetapkan postur sebagai berikut:

Uraian APBN 2026: Pendapatan Negara Rp3.153,6 triliun; Belanja Negara Rp3.842,7 triliun; Defisit Anggaran Rp689,1 triliun; Defisit terhadap PDB 2,68%. Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan APBN 2026.

Data tersebut memperlihatkan bahwa sejak penyusunan APBN, pemerintah telah memperhitungkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp689,1 triliun. Dengan kata lain, defisit tidak muncul secara tiba-tiba akibat ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran, melainkan telah menjadi bagian dari desain kebijakan fiskal.

Sementara itu, berdasarkan publikasi APBN KiTa Oktober 2026, realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2026 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Indikator Realisasi September 2026 Pendapatan Negara Rp2.341,5 triliun Persentase terhadap target 74,2?lanja Negara Rp2.660,5 triliun Persentase terhadap pagu 69,2?fisit Anggaran Rp319 triliun Defisit terhadap PDB 1,24% Surplus Keseimbangan Primer Rp125,5 triliun Sumber: Kementerian Keuangan, APBN KiTa Oktober 2026.

Apabila dibandingkan dengan desain awal, realisasi defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap PDB masih berada di bawah target tahunan sebesar 2,68% terhadap PDB.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi defisit sampai September masih berada dalam koridor desain anggaran tahunan. Namun, kondisi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa target akhir tahun pasti tercapai atau bahwa seluruh risiko fiskal telah terkendali. Percepatan belanja pada triwulan IV dan perkembangan penerimaan tetap perlu diperhatikan.

Hal menarik lainnya adalah realisasi pendapatan negara tumbuh 25,5% secara tahunan, sedangkan belanja negara tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1%, sementara PNBP mencapai Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7%.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penguatan penerimaan negara berjalan bersamaan dengan peningkatan belanja. Akan tetapi, pertumbuhan penerimaan yang tinggi perlu diuji lebih lanjut dari sisi keberlanjutan, basis penerimaan, dan konsistensinya hingga akhir tahun.

3.     Bagaimana defisit digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Desain defisit APBN pada dasarnya diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan yang tidak seluruhnya dapat ditutup oleh penerimaan negara dalam satu tahun anggaran.

Beberapa peran penting defisit terhadap perekonomian antara lain:

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur

Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, jaringan transportasi, dan infrastruktur lainnya membutuhkan pembiayaan besar. Infrastruktur yang memadai dapat menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, meningkatkan konektivitas wilayah, dan memperkuat daya saing ekonomi.

Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur produktif dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong investasi sektor swasta.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan program peningkatan kualitas gizi merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia.

Masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan produktif berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, belanja pada sektor tersebut perlu dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah anggaran yang terserap, tetapi juga berdasarkan hasil dan manfaat yang dihasilkan.

c. Menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat

Ketika terjadi tekanan ekonomi, bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan masyarakat dapat membantu mempertahankan daya beli kelompok rentan.

Terjaganya konsumsi rumah tangga memiliki arti penting karena konsumsi merupakan komponen utama permintaan agregat Indonesia.

d. Mendorong kegiatan usaha dan lapangan kerja

Belanja pemerintah dapat menciptakan permintaan bagi sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, industri pengolahan, pertanian, dan jasa lainnya.

Apabila belanja tersebut diarahkan pada penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha lokal, manfaat ekonominya dapat menyebar lebih luas.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua belanja pemerintah secara otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Efektivitas belanja harus diukur berdasarkan output, outcome, dan dampaknya terhadap produktivitas nasional.

4.     Pembiayaan defisit: Dari mana uang untuk menutup kekurangan APBN? Apabila belanja negara lebih besar daripada pendapatan, pemerintah harus menyediakan sumber pembiayaan untuk menutup selisih tersebut.

Salah satu instrumen utama adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik dalam bentuk Surat Utang Negara maupun Surat Berharga Syariah Negara.

Melalui penerbitan SBN, pemerintah memperoleh dana dari investor domestik maupun internasional. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran, sementara pemerintah berkewajiban membayar imbal hasil atau kupon dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga memiliki sumber pembiayaan nonutang dan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan APBN.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa pembiayaan defisit tidak sama dengan penerimaan negara. Penerbitan SBN menghasilkan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi pemerintah pada masa mendatang.

Oleh karena itu, keputusan untuk menambah pembiayaan utang harus mempertimbangkan biaya bunga, jangka waktu jatuh tempo, risiko nilai tukar, kondisi pasar keuangan, serta kemampuan penerimaan negara.

Di sinilah pentingnya kredibilitas APBN. Pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan investor agar pembiayaan dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan risiko yang terukur.

5.     Keseimbangan primer sebagai indikator kesehatan fiskal Selain defisit anggaran, terdapat indikator penting yang perlu diperhatikan, yaitu keseimbangan primer (primary balance).

Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Secara sederhana:

Keseimbangan Primer = Pendapatan Negara - (Belanja Negara - Pembayaran Bunga Utang)

Apabila hasilnya surplus, berarti pendapatan negara lebih besar daripada belanja selain bunga utang. Sebaliknya, apabila defisit, pendapatan negara belum mencukupi kebutuhan belanja di luar pembayaran bunga.

Berdasarkan APBN KiTa Oktober 2026, keseimbangan primer sampai dengan 30 September 2026 mencatat surplus sebesar Rp125,5 triliun. Capaian ini menarik karena dalam desain APBN 2026, keseimbangan primer ditetapkan defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Perkembangan tersebut memberikan gambaran bahwa penerimaan negara pada periode tersebut mampu melampaui belanja di luar pembayaran bunga utang.

Namun, surplus keseimbangan primer tidak berarti APBN telah mengalami surplus secara keseluruhan. Pemerintah tetap mencatat defisit anggaran karena pembayaran bunga utang dan komponen lainnya tetap harus diperhitungkan.

Dengan demikian, keseimbangan primer dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai arah pengelolaan fiskal, tetapi tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan kesehatan keuangan negara.

6.     Risiko defisit: Ketika pembiayaan pembangunan menjadi beban fiskal di balik manfaatnya, defisit anggaran juga memiliki risiko yang harus dikelola secara hati-hati.

Pertama, meningkatnya beban pembayaran bunga utang. Semakin besar pembiayaan utang, semakin besar pula potensi kewajiban bunga yang harus disediakan dalam APBN. Apabila beban tersebut meningkat lebih cepat daripada penerimaan negara, ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik dapat semakin terbatas.

Kedua, risiko meningkatnya kebutuhan pembiayaan pada masa mendatang. Utang yang jatuh tempo harus dibayar atau dikelola kembali melalui strategi pembiayaan yang tepat. Ketergantungan yang berlebihan terhadap penerbitan utang baru dapat meningkatkan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk).

Ketiga, potensi crowding out terhadap investasi swasta. Apabila kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkatkan permintaan dana di pasar keuangan dan mendorong kenaikan suku bunga, dunia usaha dapat menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi. Namun, dampak tersebut tidak selalu terjadi karena bergantung pada kondisi likuiditas, kebijakan moneter, dan perkembangan pasar keuangan.

Keempat, risiko belanja yang tidak produktif. Apabila pembiayaan utang digunakan untuk program yang tidak memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara memadai, pemerintah akan tetap menanggung kewajiban pembayaran utang tanpa memperoleh tambahan kapasitas ekonomi yang sebanding.

Kelima, risiko terhadap keberlanjutan fiskal antargenerasi. Utang pemerintah pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dikelola lintas waktu. Generasi mendatang tidak seharusnya hanya menerima kewajiban pembayaran utang, tetapi juga harus memperoleh manfaat berupa infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas ekonomi yang lebih baik.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan defisit tidak cukup dilihat dari kemampuan pemerintah memperoleh pembiayaan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan mengubah pembiayaan tersebut menjadi aset produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.     Mengukur produktivitas defisit: Apakah pertumbuhan ekonomi sebanding dengan besarnya pembiayaan? Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah tambahan belanja yang dibiayai melalui defisit benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sebanding dengan biaya pembiayaannya.

Untuk menjawabnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berdasarkan beberapa indikator.

1.     Pertumbuhan ekonomi. Apakah peningkatan belanja pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan PDB, produksi nasional, dan aktivitas sektor usaha?

2.     Penciptaan lapangan kerja. Apakah belanja pemerintah mampu meningkatkan kesempatan kerja formal dan memperluas kesempatan berusaha?

3.     Peningkatan penerimaan negara. Apakah pembangunan yang dibiayai melalui defisit mampu memperluas basis pajak, meningkatkan PNBP, dan menciptakan sumber penerimaan baru?

4.     Peningkatan produktivitas. Apakah infrastruktur dan program pembangunan mampu menurunkan biaya produksi, mempercepat distribusi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat daya saing?

5.     Kemampuan menjaga keberlanjutan fiskal. Apakah pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara cukup kuat untuk mendukung pembayaran bunga dan pengelolaan kewajiban utang?

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang memperlancar distribusi hasil pertanian dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, memperluas perdagangan, dan pada akhirnya memperbesar potensi penerimaan pajak.

Demikian pula, belanja pendidikan dan kesehatan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia.

Sebaliknya, belanja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memperhatikan hasil dan manfaatnya berpotensi tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal.

Oleh sebab itu, evaluasi APBN harus bergeser dari sekadar mengukur berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan menjadi seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang berhasil dihasilkan.

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Defisit anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal yang secara sadar dapat dirancang oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan demikian, pernyataan Menteri Keuangan bahwa APBN sejak awal memang didesain defisit merupakan bagian dari konsep pengelolaan keuangan negara yang telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan postur APBN 2026, pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Sampai dengan 30 September 2026, realisasi defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Data tersebut memperlihatkan bahwa defisit merupakan bagian dari desain anggaran yang telah ditetapkan sejak awal, bukan semata-mata akibat ketidakseimbangan pelaksanaan anggaran.

Dalam perspektif ekonomi, defisit dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong kegiatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas belanja dan efektivitas pembiayaan.

Defisit juga mengandung risiko, terutama meningkatnya beban bunga utang, kebutuhan pembiayaan kembali, terbatasnya ruang fiskal, dan kemungkinan berkurangnya investasi swasta apabila pembiayaan pemerintah menimbulkan tekanan terhadap pasar keuangan.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan defisit tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan pemerintah mempertahankan defisit dalam batas yang diperbolehkan, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Defisit yang produktif dapat menjadi investasi bagi masa depan, sedangkan defisit yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi beban bagi generasi mendatang.

B. Saran

Untuk memastikan defisit APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang produktif, beberapa langkah perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai berikut:

1.     Memprioritaskan belanja produktif dan berdampak langsung terhadap perekonomian. Pemerintah perlu mengutamakan belanja yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan menciptakan lapangan kerja.

2.     Meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi PNBP, serta perbaikan tata kelola aset negara perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal tanpa semata-mata mengandalkan pembiayaan utang.

3.     Memperkuat pengendalian dan pengelolaan utang. Pemerintah perlu memperhatikan beban bunga, struktur jatuh tempo, risiko nilai tukar, serta kemampuan pembayaran utang agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi pelayanan publik dan pembangunan.

4.     Meningkatkan evaluasi berbasis manfaat dan hasil. Setiap program yang dibiayai melalui APBN perlu dievaluasi berdasarkan output, outcome, dampak ekonomi, dan manfaat sosialnya, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran.

5.     Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu diidentifikasi dan ditingkatkan nilai ekonomisnya melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Optimalisasi aset negara dapat menjadi salah satu upaya memperkuat penerimaan negara dan mendukung efisiensi penggunaan sumber daya publik.

6.     Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai sumber pembiayaan, penggunaan anggaran, capaian program, serta risiko fiskal yang dihadapi pemerintah.

Pada akhirnya, defisit anggaran bukanlah sesuatu yang harus selalu dihindari, tetapi juga bukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai hal biasa tanpa evaluasi. Defisit harus dikelola dengan perencanaan yang matang, pembiayaan yang sehat, dan belanja yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sebab, keberhasilan APBN bukan diukur dari seberapa besar pemerintah mampu membelanjakan uang negara atau seberapa besar pembiayaan yang dapat dihimpun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan seberapa kuat fondasi ekonomi yang diwariskan kepada generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN KiTa, Edisi Oktober 2026, realisasi sampai dengan 30 September 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "APBN Kredibel, Kinerja Fiskal Tetap Terjaga hingga September 2026." 9 Oktober 2026.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan. "Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Usulan Postur APBN 2026." 18 September 2025.

Dornbusch, R., Fischer, S., dan Startz, R. Macroeconomics. McGraw-Hill. Referensi teori kebijakan fiskal dan pendapatan nasional.