Banda Aceh, 9 Oktober 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara (HKN) Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh menyelenggarakan webinar bertajuk “From Compliance to Value: Transformasi Pengelolaan BMN Berbasis Data”.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pentingnya transformasi pengelolaan aset dari sekadar pemenuhan kepatuhan administratif menuju penciptaan nilai dan manfaat yang berkelanjutan.

Webinar ini menghadirkan Evita Manthovani selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai keynote speaker, Rachmat Kurniawan selaku Kepala Kanwil DJKN Aceh yang memberikan opening remarks, serta Nina Risnasari, Direktur PT Pos Properti Indonesia, dan Andika Daniarsa, Plt. Vice President of Certification and Asset Data Management PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai resource person. Diskusi dipandu oleh Ertri Lesmana selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Nina Risnasari mengangkat tema “Dari Kepatuhan Administratif Menuju Value-Based Asset Management: Transformation Framework & Lessons Learned”. Materi tersebut menekankan bahwa pengelolaan aset modern perlu bergerak melampaui pencatatan, pengamanan, dan pemenuhan ketentuan hukum. Aset perlu dipandang sebagai sumber daya strategis yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas, menghasilkan pendapatan, menciptakan efisiensi, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi dan negara.

Nina menjelaskan bahwa optimalisasi aset membutuhkan dukungan data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, PT Pos Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) memanfaatkan sistem informasi aset untuk mengidentifikasi lokasi, status, nilai, ketersediaan, serta potensi komersial aset. Informasi tersebut menjadi landasan dalam menentukan strategi pemanfaatan, mulai dari mempertahankan aset untuk mendukung operasional, mengoptimalkan penggunaannya, hingga mengomersialkan atau mengembangkan aset yang memiliki potensi.

Lebih lanjut, pengalaman PT Pos Properti Indonesia menunjukkan bahwa aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan, seperti penyewaan, kemitraan dengan pihak ketiga, pengembangan kawasan komersial, serta perubahan fungsi bangunan sesuai potensi dan kebutuhan pasar. Strategi tersebut perlu tetap memperhatikan fungsi utama aset, tata kelola, manajemen risiko, dan efisiensi biaya.

Sementara itu, Andika Daniarsa memaparkan pengalaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjaga, mengamankan, dan mengoptimalkan aset perusahaan melalui penguatan tata kelola serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan aset yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, KAI menghadapi kebutuhan untuk memastikan kejelasan data, status kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar dapat dikelola secara tertib dan memberikan nilai tambah.

Dalam aspek penjagaan aset, KAI menerapkan langkah pengamanan secara fisik dan administratif. Upaya fisik dilakukan melalui pemasangan patok batas, papan tanda kepemilikan, serta penanda aset. Sementara itu, pengamanan administratif mencakup pensertipikatan aset dan penelusuran serta pengumpulan arsip-arsip tanah, termasuk dokumen historis kepemilikan. Pemetaan aset juga dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik, ukuran, peruntukan, serta karakteristik penghuni sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

KAI juga mengembangkan pendekatan integrated asset management melalui penguatan basis data tunggal, visualisasi aset berbasis Geographic Information System (GIS), serta sistem pemantauan melalui asset dashboard. Integrasi tersebut mendukung penyajian informasi mengenai kepemilikan, penguasaan, pemeliharaan, dan komersialisasi aset sehingga proses pemantauan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terarah. Salah satu sarana optimalisasi yang diperkenalkan adalah SPACE by KAI, yang mendukung pengenalan potensi serta pemanfaatan aset perusahaan.

Selain aspek pengamanan dan digitalisasi, KAI turut mendorong optimalisasi aset melalui berbagai skema kerja sama dan pengembangan komersial. Pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui penyewaan, kerja sama operasi, maupun bentuk kemitraan lainnya sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD) juga menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan nilai aset sekaligus mendukung keterpaduan kawasan dengan layanan transportasi.

Paparan dari kedua narasumber memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai pengelolaan aset berbasis nilai. Pengalaman PT Pos Properti Indonesia memperlihatkan pentingnya strategi komersialisasi dan peningkatan produktivitas aset, sedangkan pengalaman KAI menegaskan peran pengamanan, kepastian administrasi, integrasi data, dan teknologi dalam mendukung pengelolaan aset yang efektif. Keduanya menunjukkan bahwa data yang akurat dan strategi pemanfaatan yang tepat merupakan fondasi penting dalam menciptakan nilai berkelanjutan.

Melalui webinar ini, Kanwil DJKN Aceh mendorong pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan aset dan penciptaan nilai tambah. Dukungan data yang akurat, analisis potensi, serta strategi pengelolaan yang tepat diharapkan mampu mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Sejalan dengan peringatan Hari Kekayaan Negara (HKN) Tahun 2026 dan 20 tahun perjalanan DJKN, momentum ini menjadi pengingat untuk terus memperkuat komitmen dalam mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui transformasi pengelolaan aset yang berbasis data dan berorientasi pada nilai, DJKN diharapkan terus meningkatkan produktivitas kekayaan negara agar manfaatnya semakin nyata dirasakan masyarakat serta berkontribusi bagi pembangunan nasional. (dim/nov)