Banda Aceh – Salah satu bentuk komitmen terhadap tingginya tingkat integritas suatu institusi pemerintahan adalah dengan teraihnya predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM). Sebagai salah satu upaya dalam meraih hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, yang saat ini sedang melaksanakan tahap Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, melakukan studi banding dan diskusi ke Kanwil DJKN Aceh pada hari Kamis (21/12). Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Ramlan, beserta jajaran Kepala Seksi dan perwakilan staf turut hadir dalam pelaksanaan studi banding ini.

Diterima langsung oleh Ketua Tim Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh, Anthony Saputra, diskusi pun langsung dilaksanakan. Anthony yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Aceh menyampaian, “Kami di Kanwil DJKN Aceh berkomitmen untuk mendukung dan bersinergi kepada seluruh unit dan instansi pemerintah yang sedang dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM sehingga bisa terbentuk ekosistem integritas di seluruh lini.” Anthony juga menyampaikan pimpinan tertinggi di Kanwil DJKN Aceh sangat medukung pembentukan Pembangunan ZI WBK/WBBM di seluruh perangkat pemerintahan.

Ramlan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, menyampaikan, “Kami mengapresiasi dukungan Kanwil DJKN Aceh. Penting bagi kami untuk membangun Zona Integritas dan meningkatkan kualitas layanan karena layanan yang kami berikan sangat strategis.”

Senada dengan apa yang disampaikan Anthony sebelumnya, Iman Adi Marta, Kepala Seksi PKN I menyampaikan bahwa prestasi dan kinerja akan sejalan dengan peningkatan kualitas integritas. Pria yang akrab disapa Iman ini pun juga mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Zona Integritas, yaitu inovasi bukan harus selalu berupa aplikasi, intimasi pada para pemangku kepentingan harus selalu terjaga, komitmen dan dukungan pimpinan berperan penting dalam peraihan ZI WBK/WBMM dan penegakkan aturan merupakan acuan dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM.

Selama studi banding Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh menggali melalui pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh anggota tim Pembangunan ZI WBBM Kanwil DJKN Aceh yang menitikberatkan kepada pengendalian internal dan gratifikasi, pengelolaan media, dan pengelolaan pengaduan.

(AND. Foto oleh Tasqia Nur Annisa)