Sigli – Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh yang terdiri dari Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Piutang Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II, Kepala Seksi Bimbingan Lelang I melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka memberikan Sosialisasi Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN) kepada jajaran pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab-red) Pidie, pada Kamis 23 Juni 2022.

Acara dibuka oleh Asisten III yang mewakili Sekretaris Daerah Pemkab. Pidie serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie yang pada intinya menyampaikan bahwa kedatangan Tim Kanwil DJKN Aceh dalam rangka Sosialisasi Lantera KN merupakan sesuatu yang patut diapresiasi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan tugas fungsi yang terkait di Pemerintah Kabupaten Pidie.

Ditengah-tengah acara, Wakil Bupati Pidie menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan pengarahan serta motivasi kepada para peserta untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang disampaikan Kanwil DJKN Aceh karena meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab. Pidie sudah WTP sebanyak 7 kali, namun setiap kali ada pemeriksaan BPK permasalahan aset seringkali menjadi temuan. “Serap ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber ini, manfaatkan kesempatan untuk berdiskusi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di Pemkab Pidie,” kata Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, ST.

Memasuki sesi berikutnya materi tentang Pemanfaatan BMN/D serta Pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II, Arif Nur Hidayat. Selanjutnya materi tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah disampaikan oleh Kepala Bidang Piutang Negara, Antony Saputra. Menyampaikan mengenai mekanisme pengurusan piutang negara/daerah termasuk tata cara dan kriteria piutang daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

Adapun materi mengenail lelang Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan penilaian BMN/D disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Lelang I, Supardi. Mengenalkan secara langsung situs lelang resmi www.lelang.go.id, Supardi mengatakan bahwa situs ini bisa dimanfaatkan untuk menawarkan barang-barang UMKM yang akan dilelang dengan tujuan untuk membantu mengoptimalkan potensi barang-barang UMKM laku terjual serta lelang BMD. Selanjutnya disampaikan bahwa kewenangan untuk permohonan penilaian BMD pada Kabupaten Pidie berada pada wilayah kerja KPKNL Banda Aceh.

Materi terakhir adalah tentang pengenalan Pojok SMV Kanwil DJKN Aceh yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Hardi Sumaryadi. Kepada para peserta disampaikan materi skema KPBU sebagai salah satu sumber alternatif pembangunan bagi daerah dengan mengenalkan bentuk KPBU yang sudah berjalan di tempat lain sebagai sumber inspirasi bagi Pemkab. Pidie untuk mengidentifikasi kebutuhan KPBU di daerahnya.

Sebagai penutup acara, dalam rangka mewujudkan ZI WBBM Tim Lantera KN juga menyampaikan public campaign anti korupsi dengan foto bersama peserta Lantera KN. (narasi/foto: arif nur hidayat)