Setelah pemaparan materi tersebut, dibuka kesempatan untuk sesi tanya jawab diantara peserta forum. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah apabila barang yang dilelang adalah tanah atau bangunan yang kondisinya masih dihuni oleh debitur, maka tanggung jawab pengosongan bukan merupakan wewenang dari DJKN. Adakah kiranya upaya untuk memitigasi risiko keterjadian objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pemenang lelang tersebut? Bono Yudianto selaku Kepala Bidang Lelang serta Pejabat Lelang Kanwil DJKN Aceh mencoba memaparkan tanggapan atas pertanyaan diskusi tersebut. “Selama ini, secara ketentuan, memang tanggung jawab DJKN hanyalah pada pelaksanaan lelang sampai dengan pengumuman dan penyerahan dokumen bukti pelaksanaan lelang tersebut sebagai dokumen legal bagi pemenang lelang untuk dapat menguasai objek tersebut. Adapun sebelum dilaksanakan lelang, peserta lelang diharapkan dapat terlebih dahulu mengetahui kondisi fisik maupun legal dari objek tersebut, karena DJKN melaksanakan lelang terhadap barang dengan menganut ketentuan at ease (apa adanya). Sehingga dengan melakukan cek fisik terlebih dahulu, diharapkan peminat lelang telah mengetahui segala risiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat menguasai aset tersebut. Namun, kiranya di masa yang akan datang, guna meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengikuti lelang DJKN, kiranya perlu dikaji lebih jauh, upaya strategis apa yang dapat dilakukan oleh DJKN agar kejadian tersebut dapat diminimalisasi atau ada upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh DJKN agar dapat mengatasi risiko tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pemenang”, jelas Bono. (Narasi/foto: anton w & lukman hakim)