JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengatakan, pekerjaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengidentifikasi aset negara atau barang milik negara (BMN) masih relatif baru. Sebab, dirinya tahu persis saat DJKN dibentuk sekitar tahun 2005.

"Saya ada di Kementerian Keuangan tahun 2005 atau 2006. Saya diminta DJKN yang baru untuk membuat inventarisasi kekayaan negara. Proses identifikasi BMN sebelum tahun 2005 sulit," kata Chatib pada acara Apresiasi Kinerja Pengelolaan BMN di kantornya, Rabu (24/9/2014).

Menurut Chatib, sulitnya identifikasi tersebut lantaran begitu banyaknya BMN yang dimiliki namun kementerian dan lembaga yang bersangkutan tidak tahu BMN tersebut merupakan miliknya.

Chatib menjelaskan, berbagai masalah yang timbul terkait identifikasi BMN adalah masalah governance alias tata kelola.

"Sewa pakai, penggunaan, penjualan, kita punya persoalan governance. Sehingga langkah pertama identifikasi aset bukan pekerjaan mudah. Bukan sesuatu yang mengherankan aset kita punya soal tertib administrasi, kelengkapan dokumentasi, dan sebagainya. Pekerjaan DJKN sebelum tahun 2005 mirip tsunami Aceh, hilang semua lalu klaim "ini tanah saya,"," ujar Chatib.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam identifikasi BMN haruslah dibuat tata kelola yang baik. Memang, terkadang prosesnya menjengkelkan karena beragam prosedur yang harus dilalui. Meski dibutuhkan perbaikan tata kelola, di sisi lain DJKN juga dituntut untuk melakukan proses dengan cepat, efektif, dan efisien.

"Dari kedua belah pihak, baik pengelola maupun pengguna berusaha untuk optimalkan BMN ini. Tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik," sebut Chatib.