Pemerintah secara resmi menjadi pemilik tunggal PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah menandatangani kesepakatan pengakhiran kontrak (termination of agreement) dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA). Pembayaran 58,87% saham milik NAA senilai US$556,7 juta akan diselesaikan saat penandatanganan akta peralihan saham (deeds of share) pada 19 Desember 2013.

“Transaksi diselesaikan di Kementerian BUMN. Pada 19 (Desember) rencananya semuanya selesai,“ ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai penandata-nganan kesepakatan itu di Kementerian Perindustrian, Jakarta, kemarin.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan pe merintah memastikan produksi Inalum sejumlah 225 ribu ton aluminium batang-an (ingot) per tahun akan digunakan untuk pasokan domestik. “Diprioritaskan untuk dalam negeri,“ ujarnya.

Hidayat menambahkan, sebagai salah satu pabrik pengolahan (smelter) aluminium terbesar di Asia Tenggara, Inalum bisa menjadi perusahaan berkelas dunia dengan meningkatkan kapasitas produksi hingga 470 ribu ton pada 2017. “Akan dibangun satu pembangkit listrik lagi untuk menambah kapasitas listrik yang selama ini dipasok PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Asahan II berkapasitas 640 megawatt.“

Namun, ia masih enggan mengungkap kan penetapan status BUMN, manajemen, dan pembagian saham dengan konsorsium Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang meminta 30% saham Inalum.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan Indonesia tetap berkomitman memasok ingot ke Jepang. “Hanya, penjualannya tidak lagi dengan harga spesial seperti selama ini. Pihak Jepang harus ini. Pihak Jepang harus mengikuti harga pasar yang berlaku. Kita tidak bisa tiba-tiba (menghentikan) tapi bertahap, namanya dagang harus komitmen,“ tuturnya.

Ketua NAA Jepang Yoshihiko Okamoto menyatakan, dari total 6,5 juta ton produksi ingot Inalum, 4 juta ton diekspor ke Jepang.

“Selama beroperasi, Inalum sudah mentransfer teknologi dan berkontribusi mengembangkan industri dan membuka lapangan kerja untuk 10 ribu orang.“ (Wib/E-5)