Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kondisi pasar Indonesia tidak terpengaruh oleh situasi penghentian layanan pemerintahan Amerika Serikat. Hal itu disebabkan ada dorongan data domestik yang membaik, baik dari sisi deflasi maupun surplus neraca perdagangan. 

"Menurut saya, tidak ada dampak. Masa pemerintahan AS membiarkan collapse. Kalau pemerintahan shutdown, berarti mereka tidak bisa bayar gaji. Saya kira mereka ada solusi di AS," kata Chatib saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Selasa (1/10/2013). 

Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Chatib menganggap kondisi tarik-menarik antara kedua partai di AS ini sudah dianggap biasa. "Memang di emerging marketkemarin kena. Kemarin market merah. Tapi, karena hari ini data bagus, lumayan bisa dikompensasi," tambahnya. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa September 2013 ini mengalami deflasi 0,35 persen dan neraca perdagangan Agustus 2013 mengalami surplus 135,4 juta dollar AS. "Jadi, ini berarti paket kebijakannya berfungsi sehingga inflasi pada akhir tahun nanti bisa di bawah 9,2 persen," tambahnya. 

Sekadar catatan, direktur anggaran Gedung Putih pada Senin pukul 23.00 waktu setempat meminta kepada berbagai instansi pemerintah menutup layanannya, menyusul tidak adanya kesepakatan dari DPR AS mengenai kebijakan anggaran yang bisa diterima Senat. 

"Instansi pemerintah federal harus menjalankan rencana menghentikan layanannya karena tidak adanya alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan pelayanan," ujar Sylvia Mathews Burwell, Direktur Manajemen Gedung Putih dan Anggaran, sebagaimana dikutip pada Selasa (1/10/2013).

Memo tersebut dikeluarkan 10 menit sebelum Pemerintah AS kehabisan dana untuk kegiatan operasional layanan pemerintahan. Hal itu terjadi setelah perdebatan yang panjang antara DPR AS yang dikuasai oleh Partai Republikan dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat.  

Senat yang didominasi kubu Demokrat menolak usulan DPR AS yang didominasi Republikan. Dalam usulan itu, Republikan meminta pemerintah menunda pelaksanaan layanan kesehatan yang dikenal sebagai "Obamacare" selama satu tahun.