TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga riset Katadata menilai opsi yang paling realistis dalam pembelian tujuh persen saham Newmont adalah lewat penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Opsi ini dianggap paling baik karena tidak terkendala putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Selain itu, secara tidak langsung BUMN tidak mewakili kepentingan negara.

Direktur Eksekutif Katadata, Metta Dharmasaputra, menjelaskan konsorsium dari 6 BUMN yang dipimpin oleh PT Danareksa (Persero) memiliki kapasitas pendanaan yang cukup. "Per Desember 2012, total laba dari enam BUMN mencapai Rp 5,4 triliun, sementara dana kas dan setara kas mencapai sebesar Rp 4,5 triliun," katanya, Rabu, 17 Juli 2013.

Saat ini pemegang saham Newmont terdiri dari NTP sebesar 56 persen, PT Multi Daerah Bersaing (24 persen), PT Pukuafu Indah (17,8 persen) dan PT Indonesia Masbaga (2,2 persen). MDB merupakan perusahaan patungan antara PT Daerah Maju Bersaing yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa dengan PT Multicapital, anak perusahaan PT Bumi Resources Mineral Tbk yang dimiliki Grup Bakrie.

Penugasan pada BUMN itu dinilai paling mungkin diambil ketimbang dua opsi lainnya yang tersedia. Kedua opsi pembelian saham Newmont lainnya itu adalah lewat pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah dan lewat pemerintah daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

"Kalau mengacu Undang-Undang, jelas ditegaskan siapa yang bisa membeli saham Newmont, yakni prioritas pertama pemerintah pusat, baru kemudian pemda menggunakan APBD, BUMN/BUMD, baru swasta nasional," kata Metta.

Sebetulnya, menurut dia, opsi pertama yakni pembelian saham melalui PIP memberi keuntungan paling besar kepada pemerintah. Sebab, dalam perjanjian jual beli antara PIP-Newmont, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut mendukung IPO tepat dua tahun setelah transaksi selesai.

"Ada keuntungan riil yang diperoleh pemerintah, salah satunya jika saat go publik harganya lebih rendah dibanding saat pembelian, selisih akan ditutup oleh Newmont," ujar Metta.

Kendati demikian, opsi ini diprediksi bakal menemui tantangan saat meminta izin ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, hingga saat ini, sejumlah fraksi masih berkukuh mendorong pembelian saham oleh pemerintah daerah. "PDIP dan Golkar masih minta saham diserahkan ke daerah, jadi opsi PIP ini akan sulit nantinya," ujarnya.

Sedangkan opsi kedua yakni pembelian saham Newmont oleh Pemerintah Daerah dikhawatirkan bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Jangan sampai divestasi Newmont ini menjadi praktik pemburu rente yang mengatasnamakan pemerintah daerah," ujar Analis sekaligus Founder Katadata, Lin Che Wei.

Che Wei mengaku tak masalah pembelian saham dilakukan oleh pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah. Tapi, jika dilakukan oleh daerah, pembelian tersebut harus jelas. "Jangan sampai pengusaha cawe-cawe," ujar dia.