Pemerintah mentargetkan dapat melepas saham ke publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (IPO) terhadap tujuh perusahaan berstatus BUMN tahun depan.

"Ya mungkin bisa lima, ya kita targetkan tujuh," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat (16/9).

Hatta yang saat ini juga merangkap Menteri BUMN ad interim itu menyebutkan, beberapa BUMN yang diperkirakan bisa melakukan initial public offering (IPO) pada tahun depan, di antaranya, holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Semen Baturaja. "IPO kita selesaikan dulu holding PTPN kita, anaknya bisa, holding juga bisa. Baturaja, Angkasa Pura, Pelindo masih butuh waktu," katanya.

Sementara untuk penawaran umum terbatas (rights issue) BUMN, dia meminta agar BUMN yang ingin melakukan rights issue untuk tetap menyisakan saham pemerintah sebesar 60 persen, terutama untuk BUMN sektor perbankan.

"Beberapa yang besar-besar sudah sampai 60 persen sehingga nantinya bisa mengurangi porsi pemerintah. Itu juga kita cermati, karena perbankan kita ingin tetap 60 persen dipegang pemerintah," ujarnya.

Dia mengutarakan, dirinya merupakan salah satu orang yang mendukung IPO BUMN. Karena jika terdaftar di bursa, maka BUMN bakal lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya. "Saya termasuk yang sangat mendorong BUMN go public karena masyarakat kita akan lebih menikmati, lebih sehat, lebih transparan dan terkontrol karena ada kontrol publik. Ketiga, ada banyak pemegang saham yang memungkinkan dia melaporkan. dengan kata lain corporate governance-nya pasti sehat," katanya.

Disinggung mengenai target dividen BUMN dengan maraknya IPO tahun depan, dia menyatakan, meskipun banyak perusahaan BUMN yang IPO, tidak serta pemerintah meningkatkan target dividen BUMN pada negara. Pasalnya, IPO tersebut tidak ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada negara melainkan untuk menyehatkan BUMN. Ekstra Hati-hati
Belajar dari pengalaman kurang suksesnya IPO, kementerian BUMN kini bertindak lebih ekstra hati-hati dalam memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan berstatus pelat merah.

Sikap kehati-hatian ini sangat beralasan, karena peristiwa yang terjadi, semisal, di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk itu diharapkan tidak akan terulang lagi bagi perusahaan-perusahaan BUMN di tahun depan.

Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Infrastruktur Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin, menjelaskan, pihaknya akan memberikan izin IPO kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang benar-benar siap dan dapat meyakini saham yang dilepasnya akan laku di lantai bursa.

Ditekankan Sumaryanto, apabila perusahaan-perusahaan BUMN dianggap tidak siap, pihaknya tidak akan segan-segan untuk membatalkan rencana IPO perusahaan itu dari pembahasan Komite Privatisasi. "Saya tidak mau dorong kalau nggak siap. Meskipun masuk ke komite privatisasi dibatalkan juga bisa," katanya.

Sumaryanto menilai ketidaksiapan perusahaan tersebut dalam menjalani proses IPO ini akan berdampak secara politis. "Kalau komoditi seperti perusahaan batubara orang akan nanya berapa market share-nya supaya orang yakin bakal laku. Tapi kalau kemudian tidak laku nanti kita malah dapat dampak politik," tambahnya.

sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=286957