Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan perusahaan milik negara siap bersaing dengan perusahaan asing untuk memperebutkan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

"Saya rasa banyak perusahaan besar di dunia yang berminat untuk menguasai Inalum. India, Jepang, semuanya pasti berminat. Namun, kita (BUMN) selalu siap untuk ikut lelang," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (26/7).

Dahlan menanggapi pemberitaan media massa bahwa sebuah BUMN India, Nalco, menyatakan berminat, bahkan sudah memasukkan penawaran kepada Pemerintah Indonesia untuk mengoperasikan sekaligus siap mengakuisisi Inalum.

Menurut Dahlan, dua BUMN yang bisa disiapkan untuk ikut masuk mengelola Inalum seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Aneka Tambang.

"Kesiapan BUMN untuk masuk tidak terbatas pada kapasitas perusahaan, tetapi juga didukung dengan kemampuan keuangan dalam membiayai Inalum ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan, selain ekuitas dari masing-masing BUMN, pembiayaan juga dapat diperoleh dengan pinjaman perbankan BUMN maupun dari Forum Komunikasi Investasi (FKI) BUMN yang memiliki potensi menghimpun dana hingga sekitar Rp300 triliun.

FKI kumpulan dari sekitar 30 perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan, usaha asuransi, yayasan kesehatan, dan dana pensiun. "Potensi pembiayaan dari seluruh BUMN itu jika dikombinasikan akan menghasilkan kekuatan pendanaan yang sangat besar," ujarnya.

Pemerintah pada berbagai kesempatan menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Inalum pascaberakhirnya Master Agreement dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang pada 2013. Untuk itu Pemerintah Indonesia dan Jepang akan berunding mulai Agustus 2012 untuk bernegosiasi yang diharapkan hasilnya dapat diputuskan pada Oktober 2012.

Pemerintah telah mempersiapkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang akan melakukan investasi pembelian saham Inalum dengan yang disiapkan sekitar Rp7 triliun. Adapun sumber dana diharapkan dari APBN, sebanyak Rp2 triliun diambil dari APBN 2012 dan sisanya dari APBN 2013.

Berdasarkan perhitungan kewajiban yang harus dibayar pemerintah untuk mengambil alih Inalum pascaberakhirnya kesepakatan pengelolaan Inalum oleh NAA adalah sebesar 762 juta dolar AS. Untuk pengembangan Inalum, juga dibutuhkan anggaran sekitar 1,2-1,4 miliar dolar AS yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi aluminium dari 200.000 ton menjadi 410.000 ton.

Menurut Dahlan, konsep pengambilalihan Inalum adalah terlebih dahulu diambil oleh Kementerian Keuangan dengan pendanaan yang sudah disetujui oleh DPR.

"Setelah dimiliki negara, nanti bisa dilelang dengan memprioritaskan kepada perusahaan dalam negeri. Terserah, supaya fair bisa dilakukan lewat lelang terbuka. Tapi yang jelas pengeluaran pemerintah yang dipersiapkan untuk menguasai Inalum akan dikembalikan dari hasil lelang," ujarnya.

Meski demikian, Dahlan juga memberi masukan bahwa pemerintah juga bisa tidak melakukan lelang langsung, tetapi diserahkan kepada BUMN. "Terserah pemerintah. Tinggal pilih. Tapi mestinya keberpihakan pemerintah kepada perusahaan milik negara harus lebih besar," ujarnya.

Dari sisi pendanaan ditambahkan mantan Dirut PT PLN ini, BUMN akan selalu siap dengan konsorsium dengan pendanaan yang sangat luar biasa besar bahkan karena dapat mengkombinasikan modal perusahaan dengan potensi yang dapat dihimpun oleh FKI.(Ant/BEY)

sumber