Berita Media DJKN
Selasa, 15 Januari 2013 pukul 14:26:59 | 417 kali
Jakarta, Aktual.co — Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan 20 unit tempat berupa gedung dan tanah yang dikomersilkan pengelola kepada pihak ketiga.
Hal itu diketahui berdasarkan laporan BPKP yang diterima panitia kerja DPRD Sulawesi Tengah pada Senin atas hasil pemeriksaan pengelolaan aset tetap 2011-2012.
Ketua panitia kerja DPRD Sulawesi Tengah Irwanto Lubis mengatakan, dirinya dan tim dari panitia kerja belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh atas aset tersebut karena baru mulai dipelajari. "Yang jelas hasil audit BPKP itu nantinya akan kita tindaklanjuti lagi dengan konsultasi ke kementerian terkait," kata Irwanto, Senin (7/1).
Di antara aset yang dikomersilkan tersebut adalah gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah. Sebagian dari bangunan gedung KONI tersebut dikomersilkan dengan cara dipersewakan kepada pihak ketiga untuk usaha travel. Gedung tersebut disewa tahunan dengan cara dibayar di muka, namun BPKP tidak mencantumkan besaran sewa tersebut.
"Siapun dia akan kita undang nanti, mau ketua KONI mau siapa saja, kalau dia menjadi temuan BPKP akan kita undang ke panja," katanya.
Aset lainnya adalah lapangan golf dengan sewa Rp50 ribu per orang dan didukung dengan catatan namun hasilnya tidak diketahui. Selain itu juga terdapat gedung sekolah taman kanak-kanak Pertiwi di Jalan Haryono Kota Palu, Perum Damri dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang semuanya berada di Palu. Selain aset yang ada di ibu kota provinsi juga beberapa aset provinsi di kabupaten lainnya juga dikomersilkan kepada pihak ketiga antara lain Depot Pertamina Poso.
Irwanto mengatakan panitia kerja akan menindaklanjuti sejumlah hasil audit BPKP tersebut secara profesional dan objektif sehingga hasilnya juga nanti akan objektif.
Dia mengatakan, panitia kerja tidak akan pandang bulu demi kebaikan Sulawesi Tengah. (Ant) Faizal Rizki
Hal itu diketahui berdasarkan laporan BPKP yang diterima panitia kerja DPRD Sulawesi Tengah pada Senin atas hasil pemeriksaan pengelolaan aset tetap 2011-2012.
Ketua panitia kerja DPRD Sulawesi Tengah Irwanto Lubis mengatakan, dirinya dan tim dari panitia kerja belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh atas aset tersebut karena baru mulai dipelajari. "Yang jelas hasil audit BPKP itu nantinya akan kita tindaklanjuti lagi dengan konsultasi ke kementerian terkait," kata Irwanto, Senin (7/1).
Di antara aset yang dikomersilkan tersebut adalah gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah. Sebagian dari bangunan gedung KONI tersebut dikomersilkan dengan cara dipersewakan kepada pihak ketiga untuk usaha travel. Gedung tersebut disewa tahunan dengan cara dibayar di muka, namun BPKP tidak mencantumkan besaran sewa tersebut.
"Siapun dia akan kita undang nanti, mau ketua KONI mau siapa saja, kalau dia menjadi temuan BPKP akan kita undang ke panja," katanya.
Aset lainnya adalah lapangan golf dengan sewa Rp50 ribu per orang dan didukung dengan catatan namun hasilnya tidak diketahui. Selain itu juga terdapat gedung sekolah taman kanak-kanak Pertiwi di Jalan Haryono Kota Palu, Perum Damri dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang semuanya berada di Palu. Selain aset yang ada di ibu kota provinsi juga beberapa aset provinsi di kabupaten lainnya juga dikomersilkan kepada pihak ketiga antara lain Depot Pertamina Poso.
Irwanto mengatakan panitia kerja akan menindaklanjuti sejumlah hasil audit BPKP tersebut secara profesional dan objektif sehingga hasilnya juga nanti akan objektif.
Dia mengatakan, panitia kerja tidak akan pandang bulu demi kebaikan Sulawesi Tengah. (Ant) Faizal Rizki
Arsip Berita Media
