Bima, Bimakini.- Forum Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Satu Bima menyelenggarakan Konferensi Pers tentang Kinerja APBN Semester I
Tahun 2022 dan Pemberian Apresiasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana
Anggaran (IKPA) di aula KPPN Bima, Rabu (24/8/2022). Kegiatan ini diikuti oleh
sejumlah satuan kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkup pemerintah Kota,
Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Dalam acara ini, Kepala KPPN Bima, Kepala
KPP Pratama Raba Bima dan Kepala KPKNL Bima yang tergabung dalam Forum Kemenkeu
Satu Bima menjelaskan Kinerja APBN dari sisi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Optimalisasi Aset, serta Pelaksanaan APBN di
Lingkup KPPN Bima
Pada kesempatan itu, Kepala KPPN Bima, Doddy Handaryadi
memaparkan tentang kebijakan fiskal 2022 ekspansif-konsolidatif yaitu
melanjutkan pengendalian Covid-19 dan tetap memprioritaskan sektor kesehatan,
menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan
rentan, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul berintegritas dan berdaya
saing.
Kebijakan fiksal lainnya adalah melanjutkan pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan
disentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteran antar
daerah serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base
budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat
dan daerah serta fokus pada program pemerintah dan berbasis hasil serta
antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Doddy juga mengatakan penerimaan dari sisi perpajakan
sampai bulan juli sudah mencapai Rp163,18 M, sementara realisasi anggaran APBN
yang digelontorkan di lingkup Kota/Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sebesar
Rp 640 M artinya angka yang didapatkan untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bima
serta Kabupaten Dompu sebagian besar berasal dari daerah lain.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Raba Bima, I Wayan
Nuryana mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami
kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Total penerimaan
Januari s.d Juli 2021 mencapai 144,48 Miliar sedangkan total penerimaan tahun
2022 sebesar 163,18 Miliar. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak dari sektor
perdagangan mengalami peningkatan yang drastis dibandingkan tahun 2021 sehingga
menempati urutan kedua penerimaan pajak terbesar setelah sektor administrasi
pemerintahan. Ia menambahkan realisasi penerimaan pajak terbesar merupakan
sektor administrasi pemerintahan dengan total penerimaan pajak pada periode
Januari s/d Juli tahun 2022 mencapai 50,33 Miliar dan kontribusi sebesar
31,02%. Dalam Kesempatan tersebut juga disampaikan hasil Program Pengungkapan
Sukarela (PPS) dimana terdapat 288 Wajib Pajak yang mengikuti program PPS
dengan Nilai Harta Bersih yang diungkapkan sebesar Rp 126 Milyar dan Pajak
Penghasilan yang disetorkan sebesar Rp 13,1 Milyar.
Penyampaian kinerja pengelolaan aset oleh Kepala KPKNL
Bima, Hadi Wiyono. Dalam kesempatan ini Hadi menjelaskan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) semester I Tahun 2021 adalah sebesar Rp 2. 099.358.447,
semester II tahun 2021 sebesar Rp. 5. 133.845.087 dan pada semester I Tahun
2022 adalah Rp. 2.998.340.102. Menurutnya capaian pada semester I tahun 2022 mengalami
peningkatan sekitar 50% dibandingkan capaian pada semester I di tahun 2021.
Hadi juga mengatakan bahwa optimalisasi aset perlu dilakukan melalui penyewaan
dan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan PNBP. Dalam pengelolaan
aset, KPKNL juga melakukan lelang sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah melakukan program
keringanan hutang atau crash programe yang ditujukan kepada debitur yang
memiliki hutang kepada pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan bagian dari
upaya pemerintah dalam rangka penguatan kembali perekonomian negara
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan
IKPA terbaik klasifikasi Pagu Kecil, Besar dan Menengah Periode Semester I
Tahun 2022. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kinerja
terbaik dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada
seluruh satker dan pemda dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
APBN merupakan instrumen strategis dan sangat penting bagi
bangsa Indonesia. APBN merupakan simbol kehadiran negara yang harus selalu
dijaga kesehatan dan kesinambungannya. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara
satuan kerja dan instansi pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan
ekonomi baik nasional maupun regional di berbagai sektor untuk bangkit lebih
kuat dalam menghadapi tantangan global (ARN)