Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Kekayaan Negera Dipisahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Meirijal Nur mengatakan bahwa total investasi pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2020 setelah hasil audit mencapai Rp3.031 triliun. “Ini jumlah tidak hanya PMN [penyertaan modal negara] yang disetor pemerintah, tapi juga akumulasi pengembangan-pengembangan investasi seperti laba ditahan dan cadangan laba. Jadi ini total ekuitas,” katanya pada konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021). Mei menjelaskan bahwa untuk PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) atau lembaga yang berada di bawah Kemenkeu, totalnya sejak didirikan sebesar Rp82,1 triliun. Dari angka tersebut, nilai ekuitas naik menjadi Rp90,7 triliun. PMN, tambah Mei, bertujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

Tujuan tersebut memiliki empat misi. Pertama, sumbangan perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Kedua, penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi hidup hajat orang banyak. “Lalu perintis kegiatan atau sektor usaha yang belum dinikmati swasta atau pihak lain. Terakhir bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat,” jelasnya.

Dari sektor usaha yang belum dinikmati pihak lain, setidaknya pemerintah telah melakukan pembiayaan infrastruktur dengan total nilai komitmen Rp117 triliun dan proyek Rp699 triliun. Sedangkan untuk penjaminan infrastruktur sebesar Rp66,4 triliun dengan nilai proyek Rp315 triliun. Dari pengembangan ekspor, oustanding pembiayaannya Rp90,4 triliun dan nilai ekspor Rp319 triliun. Kemudian perintis pembiayaan perumahan dengan total Rp69,15 triliun terdiri atas 1,08 debitur. Pemerintah pusat juga memberikan pinjaman ke 28 pemerintah daerah dan 38 fasilitas.