Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menganggarkan Rp 53,57 triliun untuk penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi korporasi. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan akan tetap selektif dalam menyuntikan modal bagi BUMN. Keputusan itu diklaim telah dipertimbangkan matang-matang.

"Kita selektif, enggak sembarang kasih. Kita beri yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas pemulihan ekonomi. Seperti mempekerjakan orang dan sebagainya. Ini kita kasih juga ke BUMN penyalur kredit," kata Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam sesi teleconference, Jumat (28/8/2020).

Isa lantas mencontohkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK). Menurutnya, bekal tersebut diberikan untuk mendukung penugasan di bidang infrastruktur kepada BUMN karya tersebut.

"HK ini menyelenggarakan Jalan Tol Trans Sumatera. Enggak ada covid saja tol ini secara hitungan finansial enggak masuk, karena covid trafiknya turun. Ini untuk menjaga keuangan HK agar tolnya tetap lanjut. Padahal sisi lainnya namanya pembangunan tol ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membangun ekonomi lokal," ungkapnya.

Sementara bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, pemerintah sebelumnya meyakini dampak pandemi kepada BUMN ini bisa diatasi. Hanya saja melihat peran PNM terhadap permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pemerintah memberikan suntikan modal.

"Kami tahu dia butuh dana lebih besar untuk bisa menambah supply pinjaman ke UMKM sebagaimana kita harapkan agar UMKM enggak mati dan terus survive. Bahkan beberapa yang tadinya (pekerja) formal jadi karyawan, ini terpaksa beralih ke usaha mandiri dan ini perlu kita dukung, makanya kita dukung," jelas Isa.

Selain itu, pemerintah disebutnya juga memberi talangan modal kerja BUMN lain, seperti kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

"Jadi kalau mau support Garuda ini kan maskapai penerbangan nasional (flag carrier). Kita ingin industri penerbangan tidak dimonopoli, ada kompetisi yang sehat sehingga kita merasa perlu membangun BUMN ini di tengah revenue yang anjlok," pungkasnya.