Suara.com - Pemerintah mengucurkan dana talangan sebesar Rp 104,38 triliun untuk 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana tersebut digelontorkan untuk mengurangi dampak pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang dirasakan perusahaan plat merah tersebut.

Dana talangan itu, diketahui, sebagian besar dalam bentuk kompensasi, penyertaan modal negara (PMN) hingga bantuan investasi modal kerja.

XXXXXXXXXXXXXXXX" height="1" frameborder="0" scrolling="no" style="word-wrap: break-word; margin: auto; padding: 0px; border-width: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.5px; display: block;">

Namun kebijakan tersebut dikritik sejumlah ahli karena dinilai tak tepat sasaran. Menanggapi hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara, dia menjamin bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan salah sasaran.

"Karena BUMN yang kita bantu peranannya penting di dalam perekonomian dan masyarakat, tetapi terkena dampak Covid-19," kata Sri Mulyani dalam video teleconference di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjamin, bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada sejumlah BUMN bukanlah kepada perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah hukum.

"Kami menyampaikan di sini, bahwa kalau ada yang sedang menghadapi masalah hukum dana-dana tersebut tidak berarti akan di berikan begitu saja, tapi ini akan dilakukan dengan tata kelola dan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, sehingga fungsi dari BUMN tetap terjalankan dan tidak kemudian terjadi penyalahgunaan dana talangan tersebut," katanya.

Total sedikitnya ada 12 BUMN yang dibantu oleh pemerintah, yang terdiri dari PT PLN, Hutama Karya, Perum Bulog, Askrindo, Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia, PTPN, PNM, Krakatau Steel, Perumnas, PT Pertamina dan ITDC.

"Sehingga total dukungan pemerintah kepada BUMN adalah Rp 104,38," katanya.