VIVA – Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare.

Oleh karenanya, Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah, Ventje Rahardjo Soedigno mengaku, pihaknya akan mendorong terbentuknya database wakaf nasional guna mendorong integrasi pengelolaan aset wakaf.

"Database wakaf nasional ini penting agar strategi pemanfaatannya bisa terintegrasi. Maka kita akan kerja sama dengan BWI dan Kemenag untuk melihat bagaimana ini bisa dibangun," kata Ventje dalam acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019.

Ventje juga berbicara mengenai pengelolaan wakaf yang lebih modern dan profesional, serta lebih mengarah ke asset management company yang lebih kuat.

"Kalau pemerintah kan punya LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), apakah mungkin kita punya lembaga setara itu dalam bentuk Lembaga Manajemen Aset Umat sebagai suatu kesatuan?" ujarnya.

Ventje berharap, dengan adanya database pengelolaan aset wakaf yang kuat, nantinya pengelolaan aset wakaf itu akan lebih transparan dan terbuka. Hal ini akan membuat para calon investor ‘memanggil’ proposal-proposal yang dikelola dewan komite investasi, untuk memutuskan mana yang bisa diterima.

"Ini akan mendorong transparansi terutama bagi para Wakif (pihak yang berwakaf) yang sudah meletakkan kepercayaan asetnya," kata Ventje.

Setelah database itu nantinya terbentuk, Ventje berharap langkah selanjutnya akan masuk ke tahap digitalisasi guna memberikan kemudahan bagi para Wakif. Serta, menjangkau tren berwakaf lebih luas, terutama di kalangan milenial.

"Nanti kita bisa membuat desain otomatisasinya, sehingga akan mampu mendorong milenial lebih mudah dalam berwakaf. Karena salah satu sasarannya adalah para milenial tadi," tutur Ventje.

"Melalui digitalisasi laporan atas penggunaan dana-dana, maka diharapkan nantinya wakaf tunai ini bisa terbaca oleh siapa pun," ujarnya. (art)