BANDA ACEH - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Kamis (24/1) menyelenggarakan Pencanangan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Gedung A Lantai 3, Gedung Keuangan Negara, Banda Aceh.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, Kurniawan Nizar menyampaikan, integritas sudah menjadi tekad agar kedepan minimal pelayanan yang sudah bagus dapat dipertahankan, atau ditingkatkan lagi. “Apabila ada yang kurang dari kami dalam melayani masyarakat, tolong kami dikasih masukan,” ujarnya.

Ia mengajak para pejabat di lingkungan DJKN untuk menjunjung tinggi integritas saat bekerja, dan mampu menjadikan kantor yang bersih dari korupsi, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada stokeholder, khususnya masyarakat Aceh.

Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin dalam sambutannya mengatakan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan sebaiknya. “Oleh karena itu diharapkan untuk menandatangani komitmen pakta integritas, komitmen ini artinya berjanji pada diri sendiri dan disaksikan oleh pihak lain untuk memberikan pelayanan publik terbaik sesuai peraturan perundang-undangan,” sebutnya.

Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila jelas standar pelayanannya. Apabila tidak ada standarnya, maka tidak ada tolak ukur. Pihaknya berharap agar Kakanwil DJKN, dan pejabat lainnya di lingkungan DJKN untuk memastikan standar pelayanan publik, dan dipastikan pelayanan yang diberi memudahkan masyarakat.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pembacaan deklarasi pencanangan zona integritas oleh Kepala Kantor DJKN Aceh yang didampingi Kepala Bagian Umum, dan para Kepala Bidang. Serta penandatanganan pakta integritas oleh Kepala Kantor DJKN Aceh, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Samsul Rizal, perwakilan dari TNI dan Polri, serta sejumlah stakeholder lainnya.