Direktur Utama PT lnalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah tetap pada komitmen mengambil alih saham PT Freeport Indonesia hingga 51 persen, dengan catatan harus melibatkan pihak lain yang ada dalam perusahaan itu.

"Jangan khawatir pasti kita ambil alih, karena intinya kita sudah diberi mandat. Saat ini valuasi sedang berlangsung, tinggal bagaimana proses pengambilalihannya saja," kata Budi di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI dengan lnalum di Gedung MPR/DPR Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Budi, proses pengambilalihan saham Freeport merupakan sesuatu yang tidak mudah sehingga harus melibatkan pihak-pihak lain yang menjadi pemegang saham di Freeport. "Saat ini realitas kondisi kepemilikan saham Freeport Indonesia cukup kompleks karena keterkaitan dengan pihak lainnya," ujarnya.

Karena itu, tambah Budi, harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan kepemilikan saham Freeport Indonesia. "Kalau tidak (kerja sama), target memiliki saham 51 persen Freeport Indonesia tidak bisa tercapai," katanya.

Budi yang juga mantan Dirut Bank Mandiri dan Staf Khusus Menteri BUMN ini menjelaskan hingga kini teknis pengambilalihan saham Freeport Indonesia masih dalam proses. Meski begitu, ia tidakmerinci lebih lanjut soal pihak-pihakyang terli bat dalam pengambilalihan saham tambang emas tersebut karena menyang-kutbeberapahalsepertiper-panjangan kontrak, divestasi dan stabilitas divestasi. Budi juga tidak menjawab ketika ditanya soal akan masuknya pihak lain seperti BPJS, Asosiasi Asuransi Negara (Asgara) untuk ikut menandai pengambilalihan saham Freeport tersebut.

Ia juga tidak mau membeberkan skenario masuk ke Freeport lewat Rio Tinto melalui hak partisipasi yang dimilikinya di Freeport Indonesia. "Yang penting harus dapat. Kalau saham pemerintah sudah mencapai 51 persen di Freeport 51 persen, sebesar itu pula revenue atau profit yang diterima negara," ujarnya.

Ditanya soal batas waktu yang arahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan bahwa batas valuasi nilai saham Freeport sekitar Juni 2018, Budi menjelaskan pihaknya siap mengejar sesuai dengan tenggat tersebut. "Kami sebagai yang diberi tugas harus bekerja sebaik mungkin. Doakan saja, lumayan progressnya bagus," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen merupakan hal mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan. Komitmen 51 persen itu sesuai instruksi presiden yang tidak bisa dinegosiasikan, kata Sri Mulyani dalam acara penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia oleh pemerintah daerah Papua di Jakarta, baru-baru ini.

Mulyani mengatakan, proses negosiasi mengenai hal-hal yang lebih mendetail dengan PT Freeport Indonesia masih terus berlangsung dan pengambilan saham divestasi menjadi salah satu tema yang dibicarakan. Tindak lanjut dari negosiasi itu saat ini belum bisa diumumkan, karena pemerintah terikat dengan komitmen untuk tidak mempublikasikan hal-hal terkait perundingan sebelumnegosiasi selesai. "Itu bukan berarti kami tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi," kata Mulyani.

Namun, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menegaskan pengambilan saham divestasi sebesar 51 persen tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. "Kami sedang menuju ke situ dan kami akan umumkan sepaket begitu ini selesai," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT lnalum melakukan penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan perjanjian ini, pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi.

Perjanjian ini merupakan salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia tercapai pada 27 Agustus 2017.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia harus mendapatkan saham minimal 51 persen PT Freeport Indonesia, yang mengelola tambang emas di Papua, lokowi mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya 9,3 persen saham perusahaan itu. "Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," katanya.

Jokowi, yang "pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, mengatakan negosiasi mengenai bagian saham pemerintah itu sangat alot. "Sangat alot pembahasannya, tetapi walaupun alotyangpentingjan-gan kalah," katanya.