Banda Aceh – Suasana kebersamaan disertai rasa optimisme terus dibangun Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Aceh dalam penyelesaian program sertifikasi atas BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga di Propinsi Aceh. Demikian salah satu tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi dan apresiasi sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga di Propinsi Aceh pada Senin (22/02) yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Aceh beserta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Propinsi Aceh, perwakilan Kementerian/Lembaga yang berada di Propinsi Aceh dan para pejabat/pegawai pada Kanwil DJKN Aceh, KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe.

Selain untuk melakukan koordinasi atas program sertifikasi tahun 2016 di Propinsi Aceh, pelaksanaan rapat kali ini didedikasikan untuk para pihak yang telah berkontribusi dalam tercapainya target sertifikasi atas BMN berupa tanah dengan memberikan apresiasi berupa penyerahan piagam penghargaan kepada Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga penerima manfaat sebagai bentuk penghargaan yang tidak bisa dinilai dengan uang atas jerih payah mengamankan tanah negara.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Nofiansyah selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa program sertifikasi BMN merupakan amanah dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. “Terima kasih atas dukungannya dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan untuk mengamankan kekayaan negara berupa tanah dengan menyertifikatinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia”, ucap Nofiansyah. Pria yang memiliki hobi fotograpi ini juga melaporkan capaian kinerja sertifikasi pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2014 dan 2015, dimana dalam tahun tersebut dari target sebanyak 200 bidang tanah BMN telah diselesaikan sebanyak 200 sertifikat atau sebesar 100% dari target. “Keberhasilan ini merupakan cermin kebersamaan dan koordinasi yang baik oleh three partid pemangku kepentingan yang merupakan stakeholder primer yaitu Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan setempat, Kanwi DJKN Aceh (KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe), dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga”, pungkas Ian.

Dalam sambutan Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ekka S. Sukadana menyampaikan kembali apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Aceh serta jajarannya beserta para perwakilan Kementerian/Lembaga yang telah memberikan partisipasi, kerjasama, dukungan serta bantuannya dalam program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada Propinsi Aceh. “Sinergi yang sudah terbentuk dapat terus ditingkatkan menjadi sinergi yang excellent, sehingga target sertifikasi BMN atas tanah sebanyak 200 sertifikat pada tahun 2016 kembali tercapai“.  Pria asal Kota Magelang ini melanjutkan bahwa Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah merupakan Piloting Project yang mempersiapkan prototype tentang bagaimana mengamankan aset Negara dengan cara mensertifikatinya, khususnya terhadap 5.100 bidang tanah pada Propinsi Aceh yang tercatat sebagai BMN. “Kami dari sisi Pengelola BMN (Bendahara Umum Negara) dalam project ini akan terus membantu dan menfasilitasi serta memediasi dalam proses pelaksanaan pensertifikatan, yang selanjutnya dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan pensertifikatan tanah pemerintah selanjutnya yang tentunya kelak akan dilaksanakan secara mandiri oleh Pengguna Barang/Satuan Kerja dalam mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan”.

Kepala Kanwil BPN Propinsi Aceh, H. Mursil, S.H., juga menyampaikan terima kasih atas telah terjalinnya kerja sama yang baik dengan seluruh jajaran Kanwil DJKN Aceh khususnya terkait dengan program sertipikasi yang telah berjalan selama ini. “Dengan adanya penghargaan ini, kami sungguh merasa tersanjung dan tentunya kedepan kita tingkatkan terus koordinasi yang sudah baik ini”, tegas Mursil. Untuk 2016, Kepala Kanwil BPN Aceh meminta kepada seluruh jajaran Kantah BPN agar melakukan koordinasi dengan DJKN dari awal bulan Januari 2016, sehingga pada pertengahan tahun 2016 sudah dapat diselesaikan seluruh target sertifikasi BMN untuk 2016.

(Penulis/fotografer: Bidang PKN / Bidang KIHI Kanwil DJKN Aceh)