Manado – Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro melaksanakan kunjungan kerja sekaligus rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan di Sulawesi Utara. Kesempatan langka ini disambut gembira oleh para Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan RI di Sulawesi Utara.

Bertempat di Ruang Rapat KPPBC Manado, 15 Februari 2016, Menkeu mendengarkan paparan mengenai pelaksanaan tugas dan kendala di Tahun 2015 masing-masing Kepala Kanwil dan beberapa Kepala Kantor Pelayanan serta rencana kerja di Tahun 2016. Menkeu juga menyampaikan arahan terkait pemaparan yang disampaikan.

Dalam paparan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) Mahmudsyah menyampaikan beberapa hal. Pertama yaitu seluruh IKU yang menjadi kontrak kinerja dengan Dirjen KN mencapai 100% (Hijau) dengan Nilai Kinerja Orgnisasi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 114,86%. Kedua, Ia juga memamaparkan isu strategis berupa: layanan terpadu (Co-Location) , upaya optimalisasi BMN Idle melalui pengawasan dan monitoring kepada K/L secara intensif, lelang secara elektronik (e-Auction, penilaian terhadap aset Pemda; Ketiga, Kanwil DJKN Suluttenggomalut berinovasi di 2015 dengan membangun beberapa aplikasi berbasis Microsoft Excel juga berbasis internet seperti sms gateway serta melakukan edukasi dan pemahaman proses penilaian kepada stakeholders.

Disamping itu Mahmudsyah juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tusi seperti satker yang masih enggan menyerahkan data BMN idle sehingga perlu adanya sanksi yang lebih tegas seperti diberikannya kewenangan pencairan untuk menunda pencairan biaya pemeliharaan BMN yang dituangkan dalam PMK.

Di akhir paparan, mahmudsyah juga menyampaikan rencana kerja Tahun 2016 dengan lebih mengoptimalkan lagi pengawasan pengendalian BMN Idle di Wilayah Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan mendorong satker mengoptimalkan kinerja pemanfaatan sewa terhadap aset yang sedang  tidak digunakan (idle). Menggalakkan lelang e-Auction kepada masyarakat luas dan melanjutkan pelaksanaan Layanan Terpadu (co-location) di Wilayah Propinsi Maluku Utara dan direncanakan di Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Menanggapi paparan Kakanwil DJKN Suluttenggomalut, Menkeu menyampaikan agar fokus pada BMN Idle. Hal ini dilakukan pendekatan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki BMN Idle untuk segera mengalihkan status penggunaannya kepada K/L yang membutuhkan.. Kedua untuk K/L yang memiliki BMN berpotensial untuk dapat melakukan kerjasama pemanfaatan atau sewa guna meningkatkan penerimaan Negara. Terakhir e-Auction agar lebih ditingkatkan dan membangun paradigma dengan menjadikan DJKN sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Penulis/fotografer:Nama  : Jeaniva Thirza Tereshkova Najoan)