Jakarta – Salah satu inisiatif strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah melaksanakan review atas assets portfolio. DJKN bekerjasama dengan The Government Partnership Fund (GPF) Australia mengadakan Workshop on Portfolio Review of Assets pada Senin dan Selasa,  23 s.d. 24 November 2015 di Jakarta. 

Mengawali acara, GPF Advisor, Anita Haider menyampaikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dan menunjang kegiatan pelayanan kepada stakeholders diperlukan aset-aset publik yang memadai. Perencanaan dan pemanfaatan aset publik secara baik merupakan faktor terpenting dalam pengelolaan aset-aset publik yang efektif dan efisien yang digunakan untuk pengembangan strategi keuangan negara dan infrastruktur bagi negara. Hal ini menjadi perhatian bagi DJKN sebagai unit di bawah Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai Pengelola BMN. "Pemerintah Australia melalui GPF sangat mendukung pelaksanaan reformasi aset manajemen pada Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pilar dalam reformasi manajemen aset publik," tutur Haider dalam menutup sambutannya.

Direktur BMN, Chalimah Pujihastuti mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam Opening Remarks Workshop on Portfolio Review of Assets menyampaikan harapan melalui workshop ini dapat memperbaharui semangat dan komitmen bersama. Komitmen tersebut adalah untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan BMN dalam rangka mewujudakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu inisiatif strategis DJKN di bidang pengelolaan BMN adalah melaksanakan review atas portofolio aset. Dalam tahun 2017, evaluasi struktur portofolio aset akan dilaksanakan, selanjutnya perubahan struktur portofolio aset berupa penambahan atau pelepasan aset ditargetkan selesai dilaksanakan pada tahun 2020.

Untuk mencapai target inisiatif strategis ini, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman, kemauan, dan kemampuan dalam melaksanakan Assets Overview, Ownership Strategy, dan Portfolio Structure Risk. Chalimah lebih lanjut menjelaskan Workshop on Portfolio Review of Assets merupakan salah satu rangkaian action plan dalam implementasi aset portofolio yang akan dilaksankan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Perwakilan GPF, Anita Haider bersama Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) yang diwakilkan oleh John Cheong-Holdaway dan Faris Kasenda dalam Workshop on Portfolio Review of Assets akan menyampaikan materi terkait Konsep Dasar, Manajemen dan Optimalisasi Aset dengan fokus materi Assets Overview, Ownership Strategy, dan Portfolio Structure Risk serta Manajemen dan Penganggaran Aset Publik.

John dan Faris memaparkan terkait tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan pelayanan publik yang tepat dengan biaya yang tepat, yakni dengan pemberian jasa pelayanan dengan memaksimalkan nilai terhadap masyarakat yang menggunakan biaya minimal setelah memperhitungkan segala aspek sosial. Dalam mengambil tindakan, pemerintah harus memperhitungkan faktor kuantitatif, yakni apakah tindakan tersebut menghasilkan nilai positif dan faktor kualitatif, yakni apakah tindakan tersebut sesuai dengan peran pemerintah yang seharusnya. Pemerintahan yang efisien akan memilih opsi yang menghasilkan nilai terbesar bagi negara.

Pada sesi selanjutnya, Haider menyampaikan terkait Manajemen dan Penganggaran Aset Publik. Pengambilan keputusan yang baik dan benar dalam pengalokasian sumber daya akan meningkatkan outcomes secara ekonomoi, sosial, dan politik mengingat pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas dalam penguasaannya sehingga harus dikelola secara efektif. Pengambilan keputusan yang tepat memerlukan suatu kerangka yang menyediakan pedoman yang jelas dan konsisten bagi Kementerian/Lembaga (K/L), informasi yang akurat dan relevan, kerja sama yang baik antara DJKN dan K/L, dan kapabilitas staf dalam membuat dan mengevaluasi suatu usulan kegiatan. (Penulis/fotografer:Adit/Yudi)