Dumai   ̶  Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi  (KIHI) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) menyelenggarakan Rapat Kerja Terbatas Semester II 2015 (10/8). Bidang KIHI Kanwil DJKN RSK menggandeng seluruh seksi Kepatuhan Internal dan seksi Hukum Informasi pada KPKNL di wilayah kerjanya dalam rapat ini. Rapat kerja merupakan agenda semesteran yang dilakukan oleh bidang KIHI dalam rangka evaluasi kinerja dan mematangkan rencana kerja di semester berikutnya. Pada kesempatan kali ini, KPKNL Dumai bertindak sebagai tuan rumah, tempat berlangsungnya penyelenggaraan rakertas ini.

Rakertas dibuka oleh Kepala KPKNL Dumai, Guntur Sumitro, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan laporan dari Kepala Bidang KIHI, Syukriah HG terkait  penggunaan aplikasi untuk setiap pelaporan guna menyosong Transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. “Jajaran Kanwil DJKN RSK khususnya bidang KIHI  siap mendukung Transformasi Kelembagaan dalam hal pemakaian aplikasi untuk setiap pelaporannya” ujar Guntur.

Rakertas berlangsung selama 2 (dua) hari, hari pertama, setelah menyampaikan paparan IKU semester I 2015, peserta rapat membahas semua permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dan mencari akar pemasalahannya dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Pada hari kedua, peserta membahas semua permasalahan yang ada pada seksi HI seperti perkara-perkara hukum dan kegiatan publikasi pada KPKNL serta rencana aksi pelaksanaannya “Bidang KIHI harus mampu menjadi supporting unit yang cepat dan tanggap dalam setiap menjalankan tusinya, “ tutur Kepala Bidang KIHI Syukriah HG disela-sela acara rakertas. Diakhir acara pembahasan, Tim Kanwil membacakan butir-butir hasil rakertas, setelah itu disusun Nota Kesepakatan Bersama untuk Seksi KI dan Nota Kesepahaman Bersama untuk Seksi HI.

Rapat kerja ditutup oleh Lukman effendi, yang menyempatkan waktunya disela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas KPKNL Dumai. Lukman berpesan forum KIHI ini agar dijadikan sebagai wadah untuk saling mengisi, saling memberikan informasi dari kantor masing-masing dan agar semua laporan diseragamkan di setiap bidang,  data-data yang berbeda agar menjadi perhatian. Pada Seksi HI, khususnya hukum agar menjadi alat kontrol bagi seksi teknis dalam hal pembuatan produk hukum. Seksi KI harus selalu memonitor kegiatan-kegiatan yang sifatnya terukur atau sudah ada ketentuannya. (Penulis/Foto : Tim Bidang KIHI Kanwil RSK)