Jakarta – Bertambahnya penduduk Indonesia berarti bertambah juga kebutuhan infrastruktur yang harus disiapkan oleh Pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan aset negara yang bagus sehingga pemerintah mampu memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Seksi Barang Milik Negara (BMN) ID Muh. Hasbi Hanis saat menjelaskan Pengelolaan Aset Publik kepada mahasiswa Universitas Diponegoro yang berkunjung ke kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kamis (21/5). “Buah dari pengelolaan aset publik yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik,” ujarnya di hadapan peserta yang memenuhi aula DJKN.

Dalam acara yang bertajuk Visit DJKN ini, Hasbi mengatakan kebutuhan masyarakat akan jalan, kesehatan, pendidikan dan sarana transportasi massal yang baik dan memadai dapat dipenuhi melalui serangkaian proses perbaikan terus-menerus, sistematis dan terkoordinasi untuk secara optimal dan berkelanjutan mengelola siklus hidup aset dan sistemnya. “Layanan publik harus dikelola secara terus menerus bukan hanya jangka waktu pendek,” jelasnya.

Lebih lanjut, Habis menjelaskan pengelolaan aset publik wajib disinkronisasi dengan layanan publik yang harus disediakan pemerintah. Jangan sampai antara supply dan demand bertemu di satu titik yang tepat sehingga efisien, efektif dan optimal.

Sebelumnya, Kepala Subdit Hubungan Masyarakat (Humas) Erris Eka Sundari mengawali materi dengan menjelaskan tugas dan fungsi DJKN dilanjutkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikuasai. Ia menjelaskan bahwa pertanian, pertambangan, perkebunan, kehutanan , mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi termasuk dalam kekayaan negara yang dikuasai.

Dalam pengelolaan jenis ini, Erris menjelaskan potensi yang dimiliki Indonesia seperti sumber daya manusia yang melimpah dan potensi sumber daya yang belum dieksploirasi dan eksploitasi harus dikelola secara maksimal dan optimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pembangunan yang dilakukan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat.

Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC Sri Yuwono Hari Sarjito menjadi narasumber terakhir dengan materi pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Dalam pengelolaan keuangan negara secara umum, pemerintah harus melalui beberapa tahapan untuk mengeluarkan uang negara. Sementara itu, beberapa kebutuhan negara seringkali harus dipenuhi secara tepat tanpa melalui tahapan birokrasi tersebut. Untuk itu, muncullah KND sebagai salah satu solusi untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Namun demikian, KND tidak hanya terkait dengan Badan Urusan Milik Negara (BUMN). Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penjamin Jaminan Sosial bahkan Perguruan Tinggi seperti Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia termasuk dalam ranah KND. Dan saat ini, lanjut Yuwono, KND juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur yang diutamakan oleh pemerintah Joko Widodo melalui Penyertaan Modal Negara.

Kontribusi secara langsung KND dalam perekonomian Indonesia melalui dividen, pajak dan hasil privatisasi. Selain itu, KND juga memiliki efek multiplier dalam perekonomian Indonesia melalui kapitalisasi pasar modal, program kemitraan dan bina lingkungan, capital dan operating expenditure serta public service obligation yang pada tahun 2014 mencapai 3.083, 63 triliun.

Antusiasme mahasiswa Undip dalam acara ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, teknis pengelolaan BMN, kekayaan negara yang dikuasai,  dan KND menjadi topik pertanyaan, yang dijawab narasumber dengan singkat dan jelas. (teks:johan/foto:andi)