Jakarta - Perbaikan dan kerja sama yang terus menerus dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), para Pejabat Lelang Kelas II (PL II), dan Balai Lelang di seluruh Indonesia diharapkan akan menguatkan citra lelang di masyarakat. DJKN sebagai regulator dan super-intendent kebijakan lelang akan terus melakukan peningkatan pelayanan lelang dengan dibantu oleh stakeholder lelang. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto pada acara sosialisasi kebijakan lelang, Selasa (1/5), di Hotel Arya Duta Jakarta.

"Layanan lelang merupakan layanan publik, DJKN dengan dukungan dari berbagai pihak akan terus melakukan perbaikan dan menentukan kebijakan untuk terus meningkatkan citra positif lelang di mata masyarakat," ujar Hadiyanto. Peningkatan ini perlu adanya kesamaan persepsi dari pemerintah dalam hal ini DJKN dan semua jajarannya, serta dari pihak swasta dalam hal ini Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II. "Kementerian Keuangan khususnya DJKN berupaya terus mendorong agar transaksi lelang terus meningkat, kami terus melakukan upaya seperti memasang iklan agar masyarakat menyukai transaksi lelang ini," imbuh Dirjen yang pernah menjadi Komisaris Utama Garuda Indonesia ini.

Saat ini, lelang tengah mengalami tren positif, masyarakat mulai mengetahui adanya transkasi jual-beli melalui lelang. Frekuensi dan nilai transaksi lelang pun terus meningkat. "Apabila dilihat dari frekuensi lelang sukarela yang mencapai 1111 kali di tahun 2011 dan nilai transaksi mencapai 3,6 triliun rupiah, ini menunjukan tren peningkatan frekuensi dan volume lelang, ini juga ditunjukan dari IKU Direktorat Lelang yang bisa dicapai dengan mudah," terang Hadiyanto.

Acara yang mengangkat tema "Dengan Semangat Pembaharuan Lelang, Kita Tingkatkan Kinerja, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan Lelang" ini diikuti oleh 80 Balai Lelang, 88 Pejabat Lelang Kelas II dan 17 Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah DJKN seluruh Indonesia.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyosialisasikan kebijakan baru yang ada di Direktorat Lelang dan penyamaan persepsi sehingga akan tercapai peningkatan kompetensi dan pengetahuan PL 2 dan Balai Lelang. Dalam acara ini disampaikan mengenai current issue kebijakan Direktorat Lelang, tindak pidana pencucian uang, dan diskusi penyederhanaan risalah lelang dan security paper. (Qori-HumasDJKN)