Jakarta - Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Meirijal Nur menerima kunjungan perwakilan United Nations Statistics Division (UNSD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis, (16/4), di ruang rapat Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) DJKN, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka implementasi System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem Accounting (SEEA-EEA), yaitu suatu framework statistik yang dapat digunakan untuk mengukur peran dari lingkungan hidup, dalam hal ini ekosistem, dan pengaruhnya terhadap perekonomian yang telah diakui secara internasional. DJKN dipilih sebagai tujuan kunjungan perwakilan UNSD dan BPS karena DJKN sebagai pengelola kekayaan negara telah merencanakan untuk mengembangkan neraca sumber daya alam untuk mengetahui potensi fiskal dari Sumber Daya Alam (SDA).

Assistant Director UNSD Ivo Havinga yang lahir di Sumatera ini, menyampaikan kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan UNSD dalam rangka implementasi SEEA-EEA di Indonesia dimana BPS ditunjuk sebagai lead-nya. Sebagai informasi, Indonesia bersama beberapa negara lain di kawasan Asia-Pasifik dipilih sebagai negara yang akan mengimplementasikan SEEA-EEA. Di samping itu, kunjungan perwakilan UNSD dan BPS ke Kantor Pusat DJKN ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh DJKN dalam rencana penyusunan neraca SDA .

Perwakilan UNSD dan BPS mendapatkan penjelasan dari Direktur Penilaian mengenai tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan DJKN sebagai pengelola kekayaan negara serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan DJKN terkait pengembangan neraca SDA antara lain rencana strategis tim Initiative Asset ManagementIpada Transformasi Kelembagaan DJKN, pedoman-pedoman penilaian SDA yang sudah dibuat, dan uji penilaian SDA yang sudah dilakukan oleh tim penilai DJKN.

Pada kesempatan tersebut, Meirijal berpendapat bahwa untuk menyukseskan implementasi SEEA-EEA di Indonesia perlu koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas “siapa berwenang untuk melakukan apa”. Selain itu, ia mengharapkan adanya satu pedoman penilaian SDA yang terstandar yang dapat digunakan oleh semua pihak. Pada kesempatan ini, pihak DJKN menunjukkan beberapa laporan uji penilaian SDA kepada perwakilan UNSD dan BPS.

Di tempat yang sama, Kasubdit  KNL I Direktorat PNKNL Tunggul Yunianto menyampaikan bahwa terkait dengan penyusunan neraca SDA tersebut, DJKN berkeinginan untuk dapat menyajikan neraca SDA sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). “Untuk mewujudkan neraca SDA tersebut perlu dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian SDA,” ujar Tunggul.

Pihak BPS yang diwakili oleh Direktur Neraca Produksi Buyung Airlangga mengapreasiasi langkah-langkah yang telah dilakukan DJKN dan terkesan dengan contoh laporan uji penilaian SDA berupa hutan yang dibuat Direktorat Penilaian. Ia mengatakan laporan uji penilaian SDA tersebut sudah sangat komprehensif karena telah menyajikan total economic value melalui penghitungan berbagai manfaat hutan. Prof. Lars Hein dari Wageningen University, praktisi yang mendampingi Ivo Havinga mengatakan bahwa dari beberapa laporan penilaian SDA yang telah dilakukan dapat dianalisis secara spasial untuk mendapatkan suatu model penilaian SDA secara massal. Pada akhir pertemuan, perwakilan UNSD dan BPS mengharapkan DJKN dapat menjadi bagian dalam implementasi SEEA-EEA di Indonesia. (Penulis/foto:Direktorat Penilaian)