Pekanbaru – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumbar, dan Kepri (Kanwil DJKN RSK) menyelenggarakan Rapat Kerja Terbatas Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) dengan tema “Dukung Peningkatan Nilai Kinerja Organisasi Melalui Perbaikan Proses Bisnis Internal dan Pelaporan Kinerja Secara Cepat dan Akurat” pada 10-11 Februari 2015. Bertempat di Aula Kanwil DJKN RSK, acara ini diadakan dengan mengundang Kasubbag Organisasi dan Perencanaan Kinerja Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJKN Naf’an Widiarso Rafid sebagai narasumber.

Naf’an membawakan materi yang bersifat konseptual seputar Balanced Scorecard (BSC) sebagai dasar dari penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di DJKN. Narasumber menjelaskan bahwa awalnya BSC hanyalah tool untuk mengukur kinerja, tapi lambat laun berkembang menjadi tool manajemen yang bersifat strategis, karena BSC mengarahkan organisasi untuk fokus pada strategi. Organisasi yang fokus pada strategi disebut sebagai Strategic Focused Organization (SFO). “Kementerian Keuangan sebagai SFO, yang day to day activitynya didrive oleh strategi besarnya,” ungkapnya.

Ada lima prinsip yang harus eksis dalam suatu organisasi supaya organisasi itu dapat disebut sebagai sebuah SFO:

1.  Memobilisasi perubahan lewat kepemimpinan

2. Mampu menerjemahkan langkah-langkah strategis ke dalam langkah-langkah operasional. “Strategi itu biasanya berbunga-bunga, tidak down to earth. Ini harus diterjemahkan ke langkah-langkah operasional, yang disebut dengan Key Performance Index atau yang biasa kita sebut dengan IKU. Banyak faktor terlibat disini mencakup menerjemahkan prinsip-prinsip yang esksis di dunia korporasi ke dalam organisasi sektor publik,” kata Naf’an.   3. Menyelaraskan strategi pada organisasi. “Kalau kita hadap kanan ya hadap kanan semua, hormat ya hormat semua, seperti saat PBB,” papar Narasumber.

4. Memotivasi pegawai agar bergerak dengan tujuan yang sama dengan organisasi.

5. Mengatur supaya strategi menjadi proses yang berkesinambungan.

Selanjutnya Naf’an membahas tentang korelasi antara strategi dengan penganggaran. Menurut Kaplan dan Norton yang mencetuskan Balanced Scorecard, 60% organisasi tidak menghubungkan penganggaran dengan strategi. “Di tempat kami itu salah satu tugasnya adalah menyusun Renja DJKN selama satu tahun. Mestinya Renja itu diadopsi untuk menyusun rencana anggaran. Tapi selama ini praktiknya rencana anggarannya sudah ada dulu baru renja belakangan.  Lebih tragis lagi (penyusunan) Kontrak Kinerja bahkan lebih lambat lagi dari itu. Jadi korelasi antara budget dengan strategi ga matching,” pungkas Narasumber.

Naf’an mengingatkan bahwa BSC diadakan untuk menjembatani antara strategi dengan outcome, sehingga visi dan misi Kementerian Keuangan tidak hanya sekedar kata-kata indah, tapi ada implementasinya.