Jakarta – Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Namun bagaimana bila BMN yang digunakan secara tiba-tiba rusak atau hancur karena bencana? Padahal kalo dilihat nilai BMN menunjukkan trend kenaikan yang signifikan. “Asuransi BMN merupakan salah satu solusi alternatif untuk menanggulangi resiko aset negara yang sampai saat ini berjumlah trilluan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar saat membuka acara Risk Management Strategies on Public Asset High level Discussion and Workshop pada 13 November 2014 di Jakarta.

Dodi Iskandar menyampaikan pemerintah dapat menetapkan asuransi BMN untuk pengamanan aset dengan melihat kondisi keuangan negara. Asuransi ini, juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap lembaga donor asing atau luar negeri maupun Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketika suatu bencana terjadi dan menghancurkan banyak aset negara.

Namun, lanjutnya, penerapan asuransi BMN harus dipersiapkan secara matang karena kajian mengenai hal ini akan dipakai untuk merumuskan Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014. “Kami mohon dukungan dari seluruh K/L (Kementerian/Lembaga-red) serta semua pihak untuk mensukseskan program asuransi BMN ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, GPF Senior Advisor Greg Feeney menyampaikan salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti waduk, jembatan, jalan, irigasi dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat. Semua sarana dan prasarana tersebut dibiayai oleh APBN. “Namun, kita ketahui bersama, Indonesia secara geografis merupakan negara yang rawan bencana yang dapat menghancurkan infrastruktur dalam hal ini aset negara,” ucap Greg yang belum begitu fasih menggunakan bahasa Indonesia.

Bencana tersebut, terangnya, memberikan kerugian baik langsung maupun tidak langsung. Hancurnya aset negara sangat merugikan publik akibat rusaknya infrastuktur yang ada. “Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen resiko untuk meminimalisir kehancuran atau kerugian BMN tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Greg mengatakan DJKN sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai pengelola BMN tentu saja berkepentingan terhadap hal ini. GPF sebagai bagian dari Pemerintah Australia sangat mendukung program ini guna meningkatkan kapasitas SDM secara teknis terkait asuransi aset negara.

Di tempat yang sama, Assistant Secretary Risk Insurance and Special Claims Branch Camcorver Robert Antich menjelaskan mengenai risk management fundamental. Ia mengatakan setiap kegiatan pemerintah biasanya mau tidak mau pasti ada urusan dengan risiko karena setiap pekerjaan pasti akan ada resiko. “Resiko itu, tidak selalu negatif maupun positif, Jadi, sebaiknya resiko harus kita hadapi,” kata Robert.

Lebih lanjut, ia menyampaikan selama ini pemerintah hanya bisa memindahkan resiko ke pihak swasta, padahal tidak semua resiko bisa dipindahkan, “Yang harus kita lakukan adalah mengelola resiko secara baik,” katanya. Pemerintah adalah pengelola aset milik negara, dan hal ini beda dengan aset perusahaan sehingga akuntabilitasnya juga beda. Robert mengajak para peserta untuk memikirkan resiko dengan cara yang berbeda karena hal ini bagian pekerjaan sehari-hari. “Kita harus memanajemen resiko sebagai suatu budaya,” ujarnya.

Director Special Claims and Projects Bronwyn Asaris mengatakan pemerintah harus memiliki budaya memanage resiko dengan baik. Hal ini menurutnya memang sulit, namun mau tidak mau harus dilakukan. Robert Antich dan Brnwyn Asaris secara bergantian juga menjelaskan mengenai hal-hal yang penting mengenai benefit of risk management, commontwealth risk management policy, dan insurance principles.

Selain paparan materi, di sela-sela workshop ini diadakan tanya jawab serta diskusi mengenai asuransi BMN baik praktek yang terjadi di Australia maupun penerapan yang akan dilaksanakan di Indonesia. (humas)