Surabaya - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dalam rangka tindak lanjut penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) mendapatkan kunjungan Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Perwakilan Biro Organisasi dan Tata Laksana terlihat mendampingi tim penilai pada 24 Oktober 2014. Tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari KemenPAN-RB dan dipimpin oleh Astri Mefayani melaksanakan penilaian terhadap 2 indikator hasil nilai kinerja unit pelayanan publik, dan 6 indikator proses.

Kegiatan Penilaian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap seluruh aktivitas pelayanan termasuk melakukan interview dengan para pegawai dan pengguna jasa yang datang, mengamati lingkungan pelayanan serta mengumpulkan dokumen yang mendukung kesiapan KPKNL Surabaya sebagai Unit Kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBK/WBBM).

Pada Proses Penilaian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal yang terdiri dari Tim Inspektorat IV Itjen Kemenkeu dan Biro Organta-Setjen Kementerian Keuangan, KPKNL Surabaya memperoleh nilai total 94,08. Hasil tersebut cukup menggembirakan karena nilai minimal untuk meraih predikat WBK/WBBM adalah 75. Namun seiring dengan adanya revisi PermenPAN RB Nomor 60 Tahun 2012, terdapat perubahan menyangkut ketentuan penilaian.

Pada pelaksanaan sebelumnya, Penilaian Indikator proses berjumlah 20, saat ini diubah menjadi 6, sedangkan 8 indikator hasil diubah menjadi 2 indikator. Namun diharapkan, perubahan ini secara substansi tidak akan ada perbedaan antara hasil penilaian Tim Penilai Nasional dengan Tim Penilai Internal. Karena pada dasarnya, semangat anti korupsi pada KPKNL Surabaya telah  menjadi jiwa pelayanan sehari-hari, dan bukan hanya karena ada penilaian WBK/WBBM.

Astri Mefayani, sebagai Ketua Tim Evaluator untuk KPKNL Surabaya sangat memuji adanya inovasi layanan KPKNL Surabaya Prioritas, yaitu layanan prioritas kepada stakeholder yang memenuhi kriteria tertentu, bebas antrian serta ditempatkan pada  ruangan dan fasilitas yang cukup nyaman. Hal ini dirasakan perlu sebagai nilai tambah pelayanan kepada stakeholder, tidak melulu hanya memberi reward berupa gift/souvenir atau ucapan terimakasih. Karena inti dari semuanya adalah mewujudkan unit kerja yang tidak hanya bersih, bebas dari korupsi namun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. (KPKNL Surabaya)