Surabaya – Senin pagi (02/07) Lalu Hendry Yujana, Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya (Kakanwil X DJKN Surabaya) dengan didampingi Heyang Muhanan Kahuripi membuka pelaksanaan workshop tentang Pengelolaan Kinerja. Penyelenggaraan workshop tersebut sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya   Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 454/KMK.01/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan diharapkan segera dilaksanakan penilaian kinerja pegawai untuk  periode Januari s.d. Juni  pada akhir bulan Juni 2012.

Workshop yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 4 Kanwil X DJKN Surabaya diikuti oleh seluruh pegawai termasuk para pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pelaksana di Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya, Kakanwil memandang penting untuk dilaksanakan  workshop tersebut agar semua pegawai mengerti dan memahami aturan pengelolaan kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Karena dipandang sangat penting, pengelolaan kinerja harus diketahui secara detail dan teknis oleh semua pegawai  sehingga perlu dijelaskan secara mendalam kepada masing-masing pegawai. Dalam KMK Nomor 454/KMK.01/2011 ada kaitan langsung dengan anggaran di mana masing masing pegawai akan menerima tunjangan kinerja yang berhubungan langsung dengan kinerja pegawai sehingga apabila kinerja pegawai rendah akan berakibat fatal. “Pengelolaan kinerja pegawai akan dilakukan penilaian secara terus-menerus. Target hari ini adalah  setiap individu pegawai di setiap level dan layer paham secara detail tentang ini karena menyangkut diri masing-masing pegawai. Setiap pegawai harus menguasai KMK Nomor 454/KMK.01/2011, meskipun petunjuk pelaksanaannya  belum ditetapkan,” papar Kakanwil dalam arahannya.

Pengelolaan kinerja ada dua. Pertama ditujukan bagi unit yang mempunyai peta strategi (Kemenkeu-One, Kemenkeu-Two, dan Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL)) di mana evaluasi kinerja organisasi hanya dilakukan terhadap unit tersebut dan akan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan total kinerja organisasi dalam suatu periode (bulanan/triwulan/semester/tahunan),  sedangkan bagi unit-unit yang tidak mempunyai peta strategi  (unit Eselon III pada Kantor Pusat dan Kanwil, seluruh unit eselon IV, dan pelaksana) di mana terhadap unit ini tidak dilakukan monitoring Capaian Kinerja Organisasi (CKP), melainkan hanya akan dilaksanakan Kontrak Kinerja  masing-masing pegawai dan pelaksanaan evaluasi CKP tersebut menjadi tanggung jawab atasan langsung. Kedua, Nilai Perilaku (NP) yang berkaitan dengan perilaku masing-masing pegawai yang diukur dengan menggunakan alat kuesioner.

“Oleh karena CKP dan NP bergantung pada pegawai terkait dan orang lain mengingat penilaiannya menggunakan sistem 360º, semuanya harus bisa mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi, adil/equal secara vertikal maupun horizontal. CKP terkait langsung dengan Kontrak Kinerja masing-masing pegawai. Oleh karena itu   harus dibuat dan diukur secara valid dan reasonable serta semua dokumen pendukungnya harus diadministrasikan dengan rapi dan tertib,” pesan Kakanwil.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan secara sekilas dari Kepala Bagian Umum, sedangkan pemaparan secara mendetail dan terperinci disampaikan oleh Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Bidang Hukum dan Informasi, dan administrator BSC (Balance Scorecard). Dalam pemaparan tersebut juga disampaikan simulasi penghitungan NKO dan NKP. (Kanwil X DJKN Surabaya)