Jakarta - Dalam rangka penguatan sinergi dan koordinasi antar Lembaga Negara yang terkait dengan Sektor Hulu Minyak dan Gas (MIGAS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 bertempat di ruang rapat Gedung KPK Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Ketua KPK M. Busro Muqoddas dan dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha MIGAS (BPMIGAS) R. Priyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno, Direktur Jenderal MIGAS Kementerian ESDM Evita Legowo, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho,  Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, Direktur Jenderal Pajak (diwakili oleh salah satu pejabat eselon II), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (diwakili oleh Direktur Kepatuhan Kepabeanan), Direktur Jenderal Anggaran (diwakili oleh salah satu pejabat eselon II), Direktur Jenderal Perbendaharaan (diwakili oleh salah satu pejabat eselon II).

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir pula Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain Lain Soepomo, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Suryanto, dan Direktur Barang Milik Negara (BMN) Deddi Syarif Usman.

Pimpinan KPK dalam pembukaannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta upaya pencegahan kerugian negara dari sektor hulu MIGAS.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing wakil dari lembaga terkait menyampaikan pemaparan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan sektor hulu MIGAS.

Dirjen menyampaikan pemaparan tentang pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang meliputi stakeholder pengelolaan aset, proses bisnis pengelolaan KKKS, tujuan pengelolaan aset KKKS secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan, kebijakan pengelolaan aset KKKS, penertiban BMN KKKS, hasil penertiban BMN KKKS, pencatatan BMN KKKS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas LKPP 2011 terkait dengan aset KKKS, rencana tindak lanjut, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi.

Terkait dengan kendala yang dihadapi, Hadiyanto menyampaikan bahwa database aset KKKS belum terbentuk, Data Harmoni III BPMIGAS belum mencerminkan keseluruhan aset dan belum ada laporan konsolidasi BMN KKKS secara berjenjang dari BPMIGAS kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, DJKN memberikan Rekomendasi yaitu perlunya koordinasi yang lebih intensif antara BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti temuan BPK RI atas LKPP tahun 2011, dan masing-masing pihak sesuai  dengan wewenang dan tanggung jawabnya, bekerja sama dan bersinergi untuk optimalisasi pengelolaan BMN KKKS, terutama dalam hal penatausahaan, pemanfaatan/pemindahtanganan, penghapusan, dan pelaporan.

Pada sesi penutupan, Pimpinan KPK menyampaikan setelah diadakan rapat koordinasi akan dilakukan rapat-rapat level teknis lebih lanjut. KPK berupaya melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak mengenai pencegahan korupsi dan tidak hanya penindakannya saja, tapi juga legislasi peraturan perundangan yang menjamin bebas dari corruption by plan. Dalam hal ini KPK membutuhkan dukungan dari para pimpinan lembaga terkait sektor hulu MIGAS bekerjasama dengan KPK untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. KPK siap “pasang badan” dalam rangka penindakan korupsi di Indonesia, khususnya di sektor hulu MIGAS.

Rapat koordinasi ditutup dengan pemberian apresiasi oleh KPK dengan pemberian cendera mata kepada Pimpinan Lembaga terkait sektor hulu MIGAS. (Subdit KNL I Dit. PNKNL)