Jember – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Agus Hari Widodo menegaskan bahwa belanja modal konstruksi di KPKNL Jember masih on the track. Agus menegaskan saat menerima rombongan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Selasa, 13 Mei 2014. Kunjungan terebut dilakukan dalam rangka meninjau dan evaluasi perkembangan belanja modal di KPKNL Jember. Kantor Pusat melaksanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan belanja modal khusunya belanja modal konstruksi Tahun Anggaran 2014 dalam hal pembangunan rumah negara untuk pejabat eselon III dan eselon IV sebanyak 8 unit.

Aris Wibowo, Kepala Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Bagian Perlengkapan DJKN memimpin kegiatan pemantauan tersebut. Aris berkesempatan meninjau lokasi pembangunan rumah negara untuk eselon III maupun eselon IV KPKNL Jember. Setelah pelaksanaan peninjauan lapangan, KPKNL dan rombongan kantor pusat melaksanakan rapat evaluasi belanja modal. Hal ini melibatkan seluruh entitas pengadaan barang/jasa di KPKNL Jember mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Kepala KPKNL Jember selaku KPA, Agus Hari Widodo, menyampaikan KPKNL melakukan pembangunan rumah negara di KPKNL Jember Tahun Anggaran 2014 secara simultan. Pertama proses penetapan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah negara tinggal menunggu persetujuan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Kedua, pengadaan jasa konsultan perencana telah ditunjuk pemenang dan telah dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian pada tanggal 24 April 2014 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. KPA dan PPK KPKNL Jember juga telah mengundang Konsultan Perencana pada Senin, 12 Mei 2014 untuk membahas pra-desain dari rumah negara.

“Kami mohon dukungan dari Kantor Pusat DJKN, terutama terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN berupa rumah negara serta persetujuan penghapusannya” ujar Agus. Setelah laporan dari Kepala KPKNL Jember, dilaksanakan diskusi antara entitas pengadaan barang/jasa dan perwakilan Kantor Pusat DJKN. Diskusi berlangsung menarik terkait pelaksanaan pembayaran konsultan perencana. Aris mengingatkan kepada PPK dan PPSPM, agar pembayaran kepada penyedia jasa konsultan perencana khususnya biaya langsung non personil disesuaikan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penyedia jasa konsultan perencana/pengawas. (Teks M. Eko Agus Y – KPKNL Jember)