Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
IKU Itu Harus Measurable, Challenging, dan Achievable
N/a
Rabu, 29 Januari 2014 pukul 09:01:24   |   1273 kali

Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto yang bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama Menteri Keuangan mewakili negara Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) membuka secara resmi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dalam rangka persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2014 pada 28 Januari 2014 pukul 09.45 WIB di Kantor Pusat Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN), Jakarta.

 RUPS ini dihadiri Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN Dedi Syarif Usman, Kepala Subdirektorat KND I Rahayu Puspasari selaku tim teknis DJKN, jajaran dewan direksi dan dewan komisaris dari PT PII serta notaris Arry Supratno yang sekaligus menyampaikan persyaratan kuorum tanda rapat dapat mengeluarkan keputusan yang sah dan mengikat.

Direktur KND Dedi Syarif Usman menyampaikan pengantar mengenai latar belakang pelaksanaan RUPS, perbaikan atas materi RUPS, dan agenda dari RUPS itu sendiri. Direktur Utama PT PII (Persero) Sinthya Roesly memaparkan tiga agenda penting yang akan dibahas yaitu pembahasan RKAP PT PII (Persero) tahun 2014, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKAPKBL), dan agenda lain-lain meliputi pembahasan kontrak manajemen PT PII (Persero) tahun 2014.

Sinthya juga memaparkan mengenai tantangan dalam pencapaian tahun 2013 antara lain, pemahaman akan penjaminan pemerintah yang belum memadai, perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Bappenas, Kementerian Keuangan serta kementerian terkait (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

Dirut PT PII ini menyampaikan bahwa beberapa hal yang menjadi fokus PT PII tahun 2014 yaitu, memperluas cakupan risiko, peningkatan kapasitas penjaminan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), implementasi dan penyempurnaan berkelanjutan atas sistem dan prosedur dan proses bisnis penjaminan yang govern, kredibel dan akuntabel. Selain fokus dari sisi kemampuan dan bisnis, ia juga menyampaikan PT PII juga akan fokus di sisi support system, stakeholders, human capital, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tiap akhir pemaparan per agenda, acara disisipi dengan sesi tanggapan dewan komisaris, pembahasan dan tanya jawab.

Dalam RUPS ini, Dirjen menanyakan tentang tantangan kinerja tahun 2013 yang hampir semua di luar kendali manajemen (uncontrolable) serta menyakan bagaimana menyikapi agar hal tersebut tidak terjadi di tahun 2104. “Bisa gak, sebelum deal agar semua faktor uncontrolable manjadi controlable (terkontrol-red),” ujarnya. Selain itu, ia juga berharap agar PT PII dapat memastikan target yang ada pada RKAP 2014 dapat tercapai khususnya penjaminan proyek serta dapat mengidentifikasi dan mitigasi risikonya. Terkait IKU, Hadiyanto berpesan agar IKU itu harus measurable, challenging, dan achievable sehingga dapat mendapatkan hasil yang terbaik.

Pelaksanaan RUPS ditutup dengan penyampaian keputusan dan arahan RUPS kepada seluruh dewan direksi dan dewan komisaris. Adapun keputusan dari RUPS ini antara lain, menyetujui dan mengesahkan RKAP tahun 2014, RKAPKBL tahun 2014; dan kontrak manajemen PT PII (Persero) tahun 2014.  Usai keseluruhan agenda rapat dilaksanakan, acara dilanjutkan prosesi penandatanganan kontrak manajemen PT. PII (Persero) tahun 2014 antara kuasa pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. (bend/pandu/putra-humas)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini