Aceh - Sejumlah pengguna jasa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh mengaku cukup puas dengan pelayanan yang diberikan dua instansi ini kepada mereka. “Kalo masalah pelayanan di KPKNL ini, saya mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan,” ungkap Munazir, wakil dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh. Hal senada juga diungkapkan wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh dalam hal rekonsiliasi semesteran Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan kekayaan negara lainnya.

            Hal tersebut terungkap pada sesi focus group discussion (FGD) kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kekayaan Negara oleh Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Rabu, 27 November 2013, di ruang rapat Kanwil DJKN Aceh. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil DJKN Aceh Joko Prihanto, Direktur Keuangan dan Analisa Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sidqy LP Suyitno beserta staf, wakil dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, wakil dari Sekretariat DJKN, Kepala KPKNL Banda Aceh, Kepala Bidang pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh serta sejumlah stakeholders dari perbankan maupun satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Aceh.

            Menanggapi hasil FGD dengan stakeholders, Joko Prihanto mengaku bangga dengan hasil kerja unitnya dan memberi tanggapan positif terhadap masukan yang juga disampaikan oleh para pengguna jasa. “Saya yakin apa yang disampaikan stakeholders memang begitulah adanya. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada, mudah-mudahan semua permasalahan akan dapat kita perbaiki bersama,” ujar pria penyuka musik ini.

            Sementara itu, Suyitno memberikan apresiasi terhadap kinerja Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL yang berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada peringkat 3 besar selama tiga tahun berturut-turut meski dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. “Hal ini sangat menginspirasi, saya salut dan memberikan apresiasi, bahwa ternyata dengan keterbatasan yang ada masih bisa juara,” ungkapnya.

            Selain itu, pihak Bappenas juga memberikan apresiasi atas hasil kuisioner pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh yang melibatkan seluruh pegawai secara komprehensif dan obyektif. Dari rangkaian pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan, hal ini baru pertama kali pihak Bappenas temui dan satu-satunya hasil kuesioner yang disajikan lengkap secara grafis dan ini tidak lain karena kerja keras seluruh pegawai pada Kanwil DJKN Aceh, khususnya pada Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh yang saat FGD berlangsung tidak dapat dihadiri oleh Kepala Bidangnya yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan di Jakarta.

            Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Rangkaian pemantauan dan evaluasi di bidang kekayaan negara telah dilaksanakan pada beberapa Kanwil DJKN dan Kanwil DJKN Aceh menjadi rangkaian akhir dari kegiatan ini. (Dedy Widia Hananto/edited/bas)