Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI menyalurkan pembiayaan kepada Pemerintah Kota Singkawang dengan nilai sebesar Rp70 miliar. Penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan pada Senin (27/4) di Kantor PT SMI di Jakarta tersebut dihadiri oleh Faaris Pranawa selaku Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Tjhai Chui Mie selaku Wali Kota Singkawang, dan Bernadette Yuliasari Mulyatno selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalbar (Kalbar).

Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk pembangunan 33 ruas jalan, empat unit jembatan, serta kegiatan pengawasan teknis. Program ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kakanwil DJKN Kalbar menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Singkawang yang dinilai berani dalam mengambil kebijakan pembiayaan untuk pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan.

“Pembiayaan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan konektivitas sekaligus memperkuat perekonomian daerah, didukung rekam jejak Pemerintah Kota Singkawang yang baik dalam pengelolaan pembiayaan sehingga mampu membangun kredibilitas fiskal,” ujar Bernadette.

Kanwil DJKN Kalbar juga menekankan bahwa pembiayaan melalui pinjaman untuk infrastruktur memiliki dampak berantai (multiplier effect), mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan kawasan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memantau pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman tersebut, khususnya agar pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat sesuai yang direncanakan.

Sebelumnya, Kanwil DJKN Kanwil Kalbar bersama PT SMI telah menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk “Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur dan Optimalisasi Aset Daerah dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalbar.” pada 27 Mei 2025. Kegiatan penandatangan pembiayaan merupakan tindak lanjut kegiatan bimtek tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Faaris Pranawa menekankan kesiapan PT SMI dalam menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah, untuk membangun wilayah mereka masing-masing.

“Pinjaman daerah bukan hanya sebagai salah satu instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. PT SMI hadir sebagai solusi, agar pemerintah daerah dapat lebih cepat menyediakan fasilitas publik, yang dapat dinikmati warganya. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memanfaatkan pembiayaan daerah dengan bijaksana dan bertanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Faaris.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, termasuk melalui pembiayaan daerah. Peran ini dijalankan tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan tetapi juga sebagai enabler yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan proyek pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Tjhai Chui Mie mengatakan pembiayaan tersebut diperlukan untuk menutup kesenjangan pendanaan pembangunan yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi melalui APBD. “Masih ada gap pendanaan. Sementara kebutuhan pembangunan terus naik,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah proyek strategis perlu segera direalisasikan agar tidak tertunda terlalu lama. Walikota Singkawang tersebut juga menegaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan telah melalui kajian bersama Bappeda dan DPRD, serta mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami berkomitmen melaksanakan pembangunan secara cepat, transparan, dan akuntabel sebagai wujud amanah untuk mendorong kemajuan daerah,” tegas Tjhai Chui Mie.

Kerja sama pembiayaan yang dilaksanakan ini melanjutkan hubungan kemitraan antara PT SMI dan Pemerintah Kota Singkawang, yang sebelumnya juga telah terjalin melalui penyaluran pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020 sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik.

Ke depan, sinergi antara DJKN, PT SMI, dan pemerintah daerah diharapkan terus diperkuat guna mendorong inovasi pembiayaan pembangunan, mempercepat pemerataan infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.